Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD baru-baru ini membahas 'ngerinya' korupsi di Indonesia. Ia bahkan blak-blakan menyinggung berbagai kasus korupsi yang marak terjadi di instansi.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk "Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan", yang digelar di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/03/2023).
Secara terang-terangan, Mahfud pun membongkar soal praktek "gila" korupsi yang merugikan masyarakat Indonesia. Ia pun tak segan menyebut instansi yang kini sedang terlibat kasus korupsi hingga restrukturisasi.
Beberapa poin penting dari cerita soal korupsi ini pun disampaikan oleh Mahfud MD.
Baca Juga: Senada dengan Ariel, Aktivis Anti Korupsi Dukung Penahanan Tersangka SPI Unud
Buka-bukaan soal korupsi di banyak instansi
Dalam membahas isu strategis ini, Mahfud pun mulai buka-bukaan soal kasus korupsi yang melibatkan banyak instansi, termasuk BUMN yang notabene dikelola oleh pemerintah. Ia juga Mahfud juga menyebut korupsi di berbagai sektor tersebut didasari oleh banyak hal.
"Sekarang kita noleh ke mana aja ada (kasus) korupsi. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda, asuransi ada kasus korupsi di asuransi, koperasi juga ada korupsi, semuanya ada korupsi." ungkap Mahfud.
Kenang ucapan Abraham Samad soal gaji rakyat Rp 20 juta
Di tengah-tengah pembahasan soal kasus korupsi, Mahfud pun mengenang sebuah ucapan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Ia menyebut bahwa setiap warga Indonesia bisa mendapatkan uang Rp 20 juta per bulan tanpa kerja, asalkan tidak ada korupsi di dunia pertambangan. Pernyataan itu sendiri memang pernah disebut Abraham tahun 2013 silam.
"Abraham Samad pernah bilang jika saja di dunia pertambangan Indonesia kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap warga negara Indonesia setiap bulannya bisa mendapat Rp 20 juta, tanpa kerja apa pun," ucap Mahfud.
"Itu yang dikatakan oleh Abraham Samad, jejak digitalnya (ucapan Abraham soal gaji Rp 20 juta) masih ada. Saudara bisa bayangkan berapa besar korupsi yang terjadi di dunia pertambangan ini. Ini menjadi alasan mengapa kita perlu melakukan reformasi," lanjutnya.
Sindir industri tambang yang banyak 'backing' politik
Tak hanya itu, Mahfud pun ikut menyindir soal industri tambang Indonesia yang kini sudah disusupi unsur politik.
"Tata kelola di pertambangan mineral dibayang-bayangi perspektif politik. Kadang kala, permainan (praktik korupsi) itu pun juga di-backing politik," beber Mahfud.
Sebut kasus korupsi di sektor lain dan dugaan mafia tambang
Pernyataan Mahfud MD tersebut baru mengungkap soal kasus korupsi di pertambangan, belum sektor lain seperti kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Menurutnya, tak terbayangkan betapa 'gila' korupsi di Tanah Air.
"Itu baru (korupsi) di pertambangan. Itu belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Itu gilanya korupsi di negara kita ini," beber Mahfud.
Dalam kesempatan ini, juga mengungkap cerita dari Menteri ESDM Arifin Tasrif soal adanya mafia ekspor batu bara. Ekspor batu bara yang seharusnya dikirim ke Hong Kong, malah ditahan oleh mafia laut sehingga gagal melakukan pengiriman.
Ungkap pemerintah sering dituduh korupsi
Mahfud juga mengaku pemerintah kerap kali dituduh melakukan korupsi, padahal beberapa kebijakan pemberantasan sudah dilakukan. Ia pun membela kebijakan pemerintah pusat yang sudah jelas berkomitmen memberantas korupsi.
"Pemerintah pusat itu sudah jelas kebijakannya. (Khususnya) tindakannya terhadap kasus-kasus konkret, tetapi kadangkala orang bilang, 'Wah pemerintah itu korupsi'. Kadangkala di bawah masih kayak gitu," ujar Mahfud.
Kontributor : Dea Nabila
