Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui keputusan untuk memberhentikan Gazalba Saleh dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Kesepakatan memberhentikan Gazalba itu diputuskan di dalam rapat paripurna, Selasa (21/3/2023).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pimpinan DPR sebelumnya telah menerima surat dari pimpinan Komisi III Nomor B11 tanggal 26 Januari 2023.
"Perihal penyampaian hasil rapat internal Komisi III yang setujui untuk mencabut persetujuan terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung RI atas nama Gazalba Saleh dan meminta kepada presiden untuk memberhentikan sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti Bamus tanggal 7 Februari 2023," kata Puan.
Menindaklanjuti surat tersebut, Puan kemudian menanyakan persetujuan anggota DPR di rapat paripurna atas keputusan memberhentikan Gazalba.
"Terhadap surat dimaksud untuk disampaikan dalam rapat paripurna guna dapat persetujuan. Apakah keputusan untuk mencabut persetujuan dan pemberhentian hakim agung pada MA RI atas nama Dr. Gazalba Saleh dapat disetujui?" tanya Puan yang dijawab setuju sidang dewan.
Jadi Tersangka Kasus Suap
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan suap di Mahkamah Agung. Dia dikenai pasal baru terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
"KPK juga tetapkan tersangka GS (Gazalba Saleh), Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan pasal gratifikasi dan TPPU," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Pada kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung, Gazalba sebelumnya hanya disangkakan dengan pasal tindak pidana korupsi berupa suap.
Baca Juga: Sudah Jadi Tersangka Suap, Dosa Hakim Agung Gazalba Bertambah Karena Gratifikasi dan TPPU
Penyidik KPK melakukan pengembangan, hingga menemukan tindak pidana lain yang diduga dilakukan Gazalba sebagai Hakim Agung.
