Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono angkat bicara soal adanya anggapan sejumlah pihaknya yang menilai demosi pejabat Balai Kota yang tak sesuai prosedur.
Mantan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali ini menyebut tudingan tersebut tidak terjadi.
"Masa sih? Nggak ada lah (demosi tak sesuai prosedur)," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Sebelumnya, seorang pejabat Balai Kota DKI Jakarta yang bernama Maulana mengaku mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Pasalnya, tanpa melakukan kesalahan apapun, mendadak dirinya terkena demosi atau penurunan pangkat.
Maulana menjelaskan, sejak 2020 lalu, menjabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon 4a dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola (UP) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Balai Kota DKI.
Selain itu, ia juga sudah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UP BPPBJ Balai Kota DKI sejak enam bulan terakhir.
Namun, mendadak pada Jumat (10/3/2023) lalu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI memutuskan untuk menurunkan jabatannya menjadi Kepala Seksi Kelurahan di Kelurahan Kebon Manggis, Jakarta Timur dengan golongan eselon 4b.
Padahal, ia sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala BPPBJ DKI Indra Patrianto yang menyatakan, bakal merekomendasikannya sebagai Kepala UP BPPBJ Balai Kota DKI definitif.
"Tetapi, kenyataannya pas saya dilantik, saya malah didemosi jadi Kepala Seksi Kelurahan di Kelurahan Kebon Manggis, Jakarta Timur, yang eselonnya 4b," ujar Maulana kepada wartawan, Kamis (17/3/2023).
Baca Juga: Jabatan Strategis Kosong karena Perombakan Pejabat SKPD, Heru Budi Janji akan Cari Penggantinya
Maulana merasa demosi yang dilakukan kepadanya ini sangat janggal. Lantaran, ia merasa tak melakukan perbuatan apapun yang membuat dirinya harus terkena penurunan pangkat.
