Infografis
Suara.com - Tak habis-habisnya kontroversi menerpa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Guntur Hamzah sepanjang perjalanan kariernya.
Kali ini, Guntur Hamzah kembali diterpa angin kontroversi usai terbukti terlibat mengubah putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi UU MK dan dinilai melanggar kode etik. Kegeraman publik semakin bertambah-tambah lantaran Guntur hanya disanksi ringan.
Sanksi tersebut berupa teguran tertulis oleh Majelis Kehormatan MK, sebagaimana yang dibacakan dalam Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023 yang disahkan dalam sidang pleno pembacaan putusan di Gedung MK, Senin (20/03/2023) kemarin.
"Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim terduga," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan putusan tersebut.
Baca Juga: Disanksi Ringan Meski Ubah Putusan MK, Segini Harta Kekayaan Guntur Hamzah
Diterpa angin kontroversi sejak diangkat
Karier Guntur Hamzah di mata publik sudah kontroversial sejak dari awal pengangkatannya.
Sebab, Guntur merupakan Hakim Konstitusi pengganti Aswanto. Adapun Aswanto merupakan hakim yang dituding kerap menganulir produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR.
Pemberhentian Aswanto juga dinilai mendadak dan dia seharusnya masih bisa menjabat hingga masa pensiun.
Guntur Hamzah diangkat jadi Hakim Kontitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR RI, dan ditetapkan tanggal 3 November 2022.
Baca Juga: Profil Guntur Hamzah, Hakim Pengubah Keputusan MK
Adapun Aswanto dinilai mengecewakan dalam kinerjanya sebagai Hakim Konstitusi hingga akhirnya diberhentikan dari jabatannya.
Parlemen kecewa lantaran Aswanto kerap menganulir UU yang dirancang oleh DPR. DPR menilai bahwa sebagai Hakim Konstitusi, ia bertanggung jawab memwakili DPR dalam segi hukum legal.
"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan begitu toh," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto.
Bambang juga meragukan komitmen Aswanto terhadap kinerjanya bersama DPR RI.
"Dasarnya Anda tidak komitmen. Enggak komit dengan kita. Ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah," lanjut Bambang.
Sejumlah pihak angkat bicara soal pengangkatan Guntur dan pemberhentian Aswanto
Pemberhentian Aswanto yang kemudian disusul dengan pengangkatan Guntur sebagai Hakim Konstitusi pengganti kerap bertemu kontroversi dan pertentangan dari berbagai pihak.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai DPR RI tidak memiliki argumen yang memadai sebagai dasar pemberhentian Aswanto. DPR RI juga dinilai sembrono telah memberhentikan jabatan Aswanto, sebagaimana yang dituang dalam rilis pers mereka, Selasa (4/10/2023).
ICW lebih lanjut menilai pemberhentian Aswanto merupakan wujud dari otoritariansime hukum yang ditunjukkan oleh pemerintah yang berkuasa saat ini.
Senada dengan ICW, ahli riset dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil meinilai tindakan pemberhentian Aswanto adalah pelanggaran konstitusi.
Kontributor : Armand Ilham
