Serukan Mogok Nasional, Partai Buruh Bakal Ajukan Judicial Review Undang-Undang Ciptaker ke MK

Selasa, 21 Maret 2023 | 12:30 WIB
Serukan Mogok Nasional, Partai Buruh Bakal Ajukan Judicial Review Undang-Undang Ciptaker ke MK
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, saat demo di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). (Suara.com/Rakha)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Sejumlah buruh tengah long march ke Gedung DPR RI, Senin (13/3/2023). (Suara.com/Rakha)
Sejumlah buruh tengah long march ke Gedung DPR RI, Senin (13/3/2023). (Suara.com/Rakha)

"Partai Buruh," ujar orator.

"Rakyat sejahtera," sahut massa.

"Ida Fauziyah," lanjut orator.

"Mundur!," jawab massa.

"Permenaker Nomor 5 Tahun 2023," kata orator.

"Cabut!," ucap massa dengan kompak.

Disahkan DPR

DPR telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengesagan itu dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Diketahui dalam pengambilan keputusan tingkat II, hanya tujuh dari sembilan fraksi yang setuju untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak.

Baca Juga: Desak Menteri Ida Fauziyah Mundur, Partai Buruh: Cabut Permenaker No 5 Tahun 2023!

"Dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perppu Ciptaker dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapur DPR RI," kata Ketua DPD RI Puan Maharani Selasa (21/3/2023).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI