Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyindir balik Anies Baswedan yang menyebut ada seorang menteri koordinator atau menko secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi.
Hasto menyindir Anies, jika PDIP memang sempat mendorong dilakukannya amandemen UUD 1945 namun dilakukan secara terbatas untuk adanya keberlanjutan setiap pemerintahan.
"Kalau untuk amandemen, itu kan dari PDIP dulu juga memilki gagasan untuk amandemen sangat terbatas terkait dengan pentingnya pola pembangunan semesta bencana," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan (Jakesl) pada Senin (20/3/2023).
Menurutnya, bagi Anies mungkin keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan setiap pemerintahan dianggap tak penting. Sehingga, kata dia, Anies kaget ketika ada yang ingin melakukan amandemen.
"Kalau bagi Pak Anies kaget karena memang kesinambungan itu nggak penting," tuturnya.
Ia menegaskan, bagi PDIP kesinambungan pembangunan itu sangat penting, maka MPR harus memiliki suatu kewenangan di dalam menetapkan haluan negara.
Namun, dorongan PDIP tersebut sayangnya tak bisa dilanjutkan terlebih karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
"Hanya saja kemudian dihadapkan pada Covid, maka kami prioritaskan untuk pada rakyat ini sehingga akhirnya kami tunda agenda untuk melakukan amandemen sangat terbatas termasuk perubahan UU Pemilu juga kami tunda, UU parpol kami tunda agar seluruh konsentrasi ketika menangani pandemi itu untuk rakyat," katanya.
Pernyataan Anies
Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).
Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.
Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.
Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," katanya.
"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998," ujarnya.
