Infografis
Suara.com - Partai Demokrat merespons Anies Baswedan yang menyebut ada seorang menteri koordinator atau menko di kabinet yang berencana ingin mengubah isi konstitusi.
Menurut Anggota Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, sosok menko tersebut juga pernah merencanakan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.
"Itu sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mau mencari jejak digital atau pemberitaan berkaitan dengan Menko yang pernah membangun wacana ada kaitannya dengan penundaan Pemilu melalui aspirasi big data," kata Kamhar di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
Kamhar menilai masyarakat sudah mengetahui siapa sosok menko yang dimaksud oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia enggan menyebut nama menko tersebut secara detail.
"Tanpa menyebut nama pun, publik sudah tahu siapa yang dimaksud. Menko yang getol untuk itu kan ada," ungkapnya
Ngabalin Heran
Sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, dirinya tidak pernah melihat di lingkar Istana ada pejabat yang ingin mengubah konstitusi.
Hal ini ia sampaikan menjawab tudingan Anies Baswedan ihwal ada seorang menteri koordinator atau Menko yang ingin mengubah konstitusi.
"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, Menko punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).
Politikus Partai Golkar ini justru mempertanyakan data yang diperoleh Anies menyatakan ada Menko ingin ubah konstitusi. Menurutnya perlu dicek dari mana sumber informasi yang menjadi rujukan.
