Infografis
Suara.com - Sejumlah mantan pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) UPK Badan Air Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI pada Senin (20/3/2023). Tuntuan mereka masih sama, yakni menginginkan keluarganya bisa lolos rekrutmen PJLP menggantikan pegawai yang kontraknya habis karena aturan usia maksimal 56 tahun.
Ketua Solidaritas PJLP Usia 56 Tahun ke Atas, Azwar Laware mengatakan, pihaknya melakukan aksi kedua ini lantaran tak ada jawaban dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Aksi serupa juga sudah dilakukan di depan Balai Kota DKI pekan lalu.
"Sekarang diusulin supaya diganti anak sama keluarga. Tapi sampai saat ini masih gantung," ujar Azwar di lokasi.
Azwar menyebut, pada Senin pekan lalu saat ia dan rekannya menggelar demo serupa, pihak Pemprov DKI meminta menunggu karena ada agenda rapat paripurna.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum juga menerima jawaban.
"Senin lalu kita sempet ke sini ngasih surat. Cuma kan mau paripurna, disuruh nunggu. Sampai jam 4 nggak ada tindak lanjutnya," ucapnya.
Karena itu, para PJLP kali ini melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI agar bisa disalurkan aspirasinya lewat para wakil rakyat.
Perwakilan PJLP juga sempat diterima oleh Anggota DPRD DKI.
Diberitakan sebelumnya, massa dari Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) dari Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/3/2023).
Baca Juga: PJLP yang Diputus Kontrak Minta Rekrutmen Keluarganya Dipermudah, Heru Budi: Nanti Kita Diskusikan
Mereka kembali melakukan unjuk rasa demi menuntut terkait kontrak kerja yang sudah habis pada tahun ini.
