Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah enggan mempersoalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang menganggarkan Rp2,9 miliar untuk renovasi rumah dinas Gubernur DKI. Menurutnya, perbaikan rumah yang saat ini disiapkan untuk Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono itu sudah menjadi kegiatan rutin.
Ida mengatakan, meski diagendakan rutin tiap tahun, anggaran perbaikan rumah dinas gubernur tidak selalu terserap sepenuhnya. Penggunaan dana yang disiapkan itu tergantung dari jenis perbaikan yang dibutuhkan bangunan.
"Kalau rehabilitasi rumah dinas memang itu kegiatan rutin (tahunan). Tapi memang tidak selalu terserap (anggarannya)," ujar Ida saat dikonfirmasi, Senin (20/3/2023).
"Kan kita tidak pernah tahu, misalnya rumahnya mendadak ada atap yang bocor, biasanya sih begitu," katanya menambahkan.
Ida menjelaskan, jika ada selisih antara anggaran dengan dana yang terserap, maka akan dimasukan ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
"Walaupun ujungnya, misalnya dianggarin Rp2 miliar tapi hanya terpakai Rp200 juta, ya tidak harus Rp2 miliar harus habis. Sisanya akan masuk silpa," ucapnya.
Karena itu, anggaran rumah dinas ini memang disiapkan untuk jaga-jaga apabila nantinya ada kerusakan atau kebutuhan perbaikan pada bangunan tersebut.
"Karena kalau tidak dianggarkan untuk perawatan, misalnya ada gempa bumi, ya kita tidak bisa memperbaiki. Ini untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan renovasi pada Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Heru Budi Sebut Stok Sembako Aman
Proyek perbaikan hunian yang tergolong sebagai cagar budaya ini diperkirakan memakan anggaran Rp2,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.