Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya mengusulkan kepada pemerintah agar 10 persen Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.
Kata Surta, 10 persen dari APBN tersebut, bakal dipergunakan untuk mempercepat pembangunan desa.
"Dengan dana 10 persen terealisasi akan percepatan pembangunan di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, stunting, gizi buruk , rumah kumuh dan ssbagainya," kata Surta, saat di Plaza Timur Senayan, pada Minggu (19/3/2023).
Dengan alokasi 10 persen dari APBN menjadi dana desa, maka bakal ada perubahan yang signifikan.
Baca Juga: Sempat Mau Deklarasi Jokowi 3 Periode, Apdesi Kini Lelah: Aduh Kami Capek Bahas Ini
"Saya terimakasih kepada pak Jokowi yg telah merealisasikan sejarah awal sejak UU nomor 6 2014 diperundangkan beliau lah yg merealisasikan hari ini dan berharap mau merealisasikan," ujarnya.
Kemudian sejak disahkannya UU nomor 6 2014, Indonesia belum memiliki hari jadi desa. Ia berharap, tanggal 15 Februari dapat diperingati sebagai Hari Desa.
"Harapan saya nanti, karena pak bamsoet menyatakan siap dukung hari desa yaitu pada tanggal 15 Februari," ucapnya.
Ia menambahkan jika sebelum Pemilu 2024 nanti bakal ada 7 ribu kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir. Ia berharap, pemilihan Kepala Desa bisa berlangsung tanpa harus ada penundaan lantaran Pemilu serentak 2024.
"Ada 7.000 kepala desa yang habis masa jabatannya, harapan saya kepada bapak Presiden, ini harus dijalankan oleh para Bupati, Pilkades sebelum Pilpres," imbuhnya.
Baca Juga: Asal Mula Wacana Penundaan Pemilu 2024: Dari Bisikan Menteri, Didukung Apdesi, Disetop Jokowi
