Pro Kontra Menaker Izinkan Pengusaha Potong Gaji Buruh, Banyak Timbulkan Permasalahan

Pemotongan upah sebesar 25% ini juga sebenarnya telah melanggar UU No.13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja karena sejatinya kesejahteraan para buruh adalah fokus utama pemerintah. Dalam peraturannya, agar dapat mencegah adanya PHK masal, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau bantuan lainnya kepada perusahaan eksportir tersebut yang memang terdampak ekonomi global.

Hingga kini pihak Kemenaker secara resmi telah mengizinkan pemotongan upah yang terjadi, namun belum bisa memastikan sejak kapan dan sampai kapan pemotongan upah ini akan dilakukan.

Kontributor : Dea Nabila