Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menilai bahwa kritikan yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya terkait program pemerintahan Jokowi-Maruf tidak lah tepat.
Bahkan, ia menegaskan pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur.
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul kepada wartawan dikutip Jumat (17/3/2023).
Ia pun menjelaskan, alasannya menilai pernyataan yang disampaikan AHY dalam pidato politiknya terlalu prematur. Hal itu karena pemerintahan Jokowi-Maruf kekinian dianggap masih berjalan dan belum berakhir.
"Seyogianya kita akan lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," tuturnya.
Menurutnya, AHY lebih pas lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya.
"Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan terhadap Bank Century sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya," tuturnya.
"Yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai sekarang, kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika AHY menyinggung soal program pemerintah kekinian dianggap sebagai hal yang grasa-grusu. Arsul balik menyindir, bahwa proyek Hambalang yang dianggap grasa-grusu.
Baca Juga: UU Ciptaker Dikritik AHY: Isinya Tidak Berpihak ke Tenaga Kerja
"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya. Kemudian juga kebijakan "de-forestisasi" atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," katanya.
Kritikan AHY
Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Menurutnya, banyak uang negara digunakan hanya untuk proyek tak berguna dan berdampak bagi kehidupan rakyat kecil.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," kata AHY.
Ia mengatakan adanya proyek-proyek tersebut justru tidak berdampak pada rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu. Kemudian AHY juga menyingung persoalan utang negara. Menurutnya, utang negara bahkan kekinian dalam 8 tahun terakhir alami kenaikkan 3 kali lipat.
"Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemeritnah mencapai 3 kali lipat," tuturnya.
Di tengah fakta adanya kenaikkan utang negara tersebut, kata AHY, masih ada pihak-pihak yang coba menutup-nutupinya.
"Lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman," tuturnya.
