Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan pidato politiknya pada Selasa (14/3/2023) di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pidato politiknya, AHY membahas sejumlah isu penting serta menyampaikan kritikan pada pemerintahan.
Salah satu yang jadi sorotan adalah ketika AHY menyampaikan kekhawatiran jika Pemilu 2024 ditunda. Simak 'nyanyian" AHY kritik pemerintah dalam pidato politiknya berikut ini.
1. Program Presiden Jokowi Grasa Grusu
AHY menyampaikan kritik terhadap kebijakan tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat milik Presiden Jokowi, salah satunya program food estate yang selama ini digembar-gemborkan. Dia menyebut banyak pihak mengkritik kebijakan food estate karena dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan sehingga mengabaikan faktor ekonomi dan sosial.
Baca Juga: Apa Itu Banana Republik? Disebut AHY Bisa Jadi Situasi di Indonesia
"Kami cermati tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, banyak program pemerintah yang dilakukan (dengan) grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
2. Sentil Utang Negara 8 Tahun Terakhir & Utang BUMN
AHY juga menyingung persoalan utang negara yang disebutnya dalam 8 tahun terakhir mengalami kenaikan 3 kali lipat. Dia menyayangkan masih ada pihak-pihak yang menutupi dengan dalih rasio utang negara masih aman.
"Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat," ucap AHY.
Selain itu AHY mengungkap soal utang BUMN yang disebutnya juga makin menggunung. "Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 Triliun," lanjutnya.
Baca Juga: Pidato AHY Jadi Sorotan, Bahas tentang Plt Presiden jika Penundaan Pemilu Benar-Benar Dilaksanakan
3. Khawatir Pemilu Ditunda
AHY mengaku khawatir jika Indonesia akan menjadi 'Banana Republik' jika Pemilu 2024 ditunda dan seluruh jabatan diisi tidak melalui pemilu yang demokratis. Banana republik adalah istilah untuk negara kecil yang biasanya sangat miskin dengan banyak pihak korupsi karena pemerintah mengatur negara sangat buruk.
Awalnya AHY menyampaikan jika seluruh rakyat yang ditemuinya ketika safari politik menolak penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan kalau pun penundaan pemilu dilakukan, maka jabatan negara seperti presiden akan dijabat oleh Plt atau pelaksana tugas.
Atas dasar itu, AHY khawatir Indonesia di mata dunia akan dilihat sebagai Banana Republik. "Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis," ucap suami Annisa Pohan ini.
4. Kritik Pengelolaan Pajak
AHY juga mengkritisi persoalan pajak di Indonesia yang sangat rawan disalahgunakan. Dia menuturkan akibat dari pengelolaan pajak yang tidak baik itu dapat menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat," tutur AHY.
AHY mendesak adanya perbaikan terutama soal pengelolaan pajak. Dia mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan pengawasan ketat agar penggunaan pajak tepat sasaran.
5. Pembangunan Proyek Tak Berdampak Pada Wong Cilik
Selain itu AHY menyinggung jika kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Menurutnya, banyak uang negara digunakan hanya untuk proyek tapi tak berguna dan berdampak bagi kehidupan rakyat kecil yang masuk kategori miskin dan tidak mampu.
"Persoalan ekonomi kita makin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," ucap AHY.
6. Kritik UU Ciptaker
AHY juga mengkritik pemerintah yang melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia yang mengaku sudah mendengarkan keluhan para buruh di berbagai daerah menilai UU Ciptaker tidak berpihak kepada tenaga kerja dan disusun dengan terburu-buru oleh pemerintah.
"Bukan hanya karena isinya yang tak berpihak ke tenaga kerja, tapi pembuatan aturannya secara grasa-grusu," kata AHY.
Kontributor : Trias Rohmadoni
