Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyingung persoalan utang negara yang disebutnya dalam delapan tahun terakhir telah mengalami kenaikkan tiga kali lipat. Namun, ia menyayangkan kekinian masih ada pihak-pihak yang menutupi dengan berdalih rasio utang negara masih aman.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Menurut kementerian keuangan, di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7.733 Triliun," kata AHY.
Bahkan menurutnya, tak hanya itu melainkan juga soal utang BUMN disebutnya juga semakin menggunung.
Baca Juga: UU Ciptaker Dikritik AHY: Isinya Tidak Berpihak ke Tenaga Kerja
"Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 Triliun. Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi," ungkapnya.
Menurut AHY, kekinian justru masih ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa rasio utang negara dalam kondisi aman.
Padahal, kata dia, pemerintah kekinian kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan.
"Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintah mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya utang negara ini jangan sampai menghukum pihak yang salah.
Baca Juga: Kritik Kebijakan Pemerintah, AHY Soroti Program Food Estate: Grasa Grusu
"Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat," tuturnya.
"Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemritnah pun turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaikan sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor benar benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," katanya.
