Infografis
Suara.com - Selama bertahun-tahun, mantan pejabat Ditjen Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo menimbun dan menyembunyikan harta tak ketahuan. Ini terbukti dari simpanan duit cash senilai Rp 37 miliar dalam mata uang dolar AS di deposit box salah satu bank sempat tak terendus.
Harta itu juga tidak dilaporkan oleh Rafael Alun ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Jika merujuk situs LHKPN KPK, Rafael tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Tanah dan bangunan Rafael Alun berada di Sleman, Jakarta, hingga Manado.
Aset tanah dan bangunan yang tercatat dalam LHKPN Rafael itu berasal dari hasil sendiri, hibah tanpa akta, dan warisan. Rafael Alun juga tercatat memiliki dua unit mobil, yakni Toyota Camry tahun 2008 seharga Rp 125 juta dan Toyota Kijang tahun 2018 seharga Rp 300 juta.
Baca Juga: Pegawai Pajak Kemenkeu Wahono Saputro Dipanggil KPK Terseret Perkara Rafael Alun Selasa Besok
Kemudian, Rafael Alun tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420 juta. Ia juga memiliki harta berupa surat berharga senilai 1.556.707.379 (Rp 1,5 M), kas dan setara kas senilai Rp 1.345.821.529 (Rp 1,3 miliar) dan harta lainnya Rp 419.040.381 (Rp 419 juta).
Sehingga, total harta kekayaan Rafael Alun berdasarkan LHKPN adalah Rp 56.104.350.289 (Rp 56,1 miliar).
Simpanan Duit Cash Rp 37 Miliar Terbongkar
Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Begitulah nasib Rafael Alun sekarang, meski sudah rapat-rapat menyembunyikan hartanya, tetap terendus juga.
Terbaru adalah, Rafael ternyata menyimpan uang miliaran rupiah dalam bentuk safe deposit box yang belakangan sudah diblokir PPATK.
Baca Juga: Rafael Alun Bolak-balik ke Safe Deposit Box Sebelum Diblokir, Misi Penyelamatan Harta?
Mulanya, hal itu diceritakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Ia membeberkan ada uang miliaran rupiah yang disimpan oleh Rafael Alun Trisambodo sampai Rp 500 miliar.
Mahfud mengungkapkan, Rafael sejatinya sudah terdeteksi bolak-balik pada beberapa deposit box untuk menyimpan uangnya. Namun, saat Rafael hendak membuat rekening untuk deposit box, hal itu langsung terdeteksi oleh PPATK.
"Itu punya sekian, itu yang baru ketemu juga sebagian, Rp 37 miliar itu. Karena beberapa hari (Rafael) sudah bolak-balik dia ke berbagai deposit box itu. Pada suatu pagi dia datang ke bank mau buka itu (deposit box) lalu diblokir PPATK," ujar Mahfud.
![Menkopolhukam Mahfud MD saat ditemui di kawasan Kuta, Badung, Bali, pada Jumat (10/3/2023) [Suara.com / Putu Yonata Udawananda]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/03/10/95107-mahfud-md.jpg)
"Terus cari dasar hukum kalau sudah diblokir deposit box itu boleh dibongkar atau nggak deposit box itu. Harus ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan," sambungnya.
Diduga Hasil Suap Dan Pencucian Uang
Meski demikian, Mahfud menyatakan, ulah Rafael menyimpan uang miliaran rupiah itu di luar kuasa menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku atasannya kala Rafael masih menjabat.
"Itu bukti pencucian uang seperti itu. Menteri tidak bisa tidak tahu ada uang itu, itu di luar kuasa menteri. Kan orang menyimpan uang ratusan miliar di deposit box, itu kan menteri nggak tahu, nanti yang tahu PPATK," terang Mahfud.
Enaknya Jadi Rafael Alun
Menyitat artikel di laman Warta Ekonomi (media partner Suara.com), Senin (13/3/2023), politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana turut berkomentar terkait kasus Rafael Alun.
Menurut Panca, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kejanggalan harta jumbo Rafael sudah terendus sejak 2013. Hal itu juga sudah dilaporkan PPATK ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti selama 10 tahun hingga akhirnya di 2023 ini terbongkar.
Atas hal ini, Panca menyentil sang mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Ia mengatakan betapa enaknya menjadi Rafael Alun.
"Enak ya jadi Rafael Alun? Nga ditangkap-tangkap lagi," ujar Panca, Minggu (12/3/2023).
Diketahui, sejak kekayaan tak wajar Rafael Alun terkuak ke publik. Ia telah dicopot dari jabatannya. Ia juga dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Keuangan.
