Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kini mulai mengusut isu yang telah menerpa instansi yang ia pimpin yakni Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.
Adapun tindakan sang Menkeu tersebut merespon merebaknya pegawai Kemenkeu yang 'nakal', salah satunya adalah Rafael Alun Trisambodo yang harta kekayaannya terekspos ke publik berkat ulah sang anak.
Kini, sang Menkeu menemukan beberapa temuan bombastis yang sekaligus menjadi catatan hitam bagi institusi yang ia komandoi.
Berikut sederet fakta terkait temuan Sri Mulyani.
Baca Juga: Soal Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani Bela Diri
Temukan 964 PNS terlibat transaksi janggal
Sri Mluyani mengungkap bahwa sejak 2007-2023, dirinya menemukan setidaknya ada 964 karyawan yang didapati terlibat transaksi janggal.
Temuan tersebut ada berkat kerjasama antara Kemenkeu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemenkeu telah menyurati PPATK sebanyak 266 dalam rentang waktu tersebut untuk melaporkan pengaduan terkait dugaan adanya transaksi janggal di tengah pejabat Kemenkeu.
"Ada 964 pegawai yang diindetifikasikan, ini dari 2007-2023. Kalau kita bilang harapannya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu itu pernah mencapai 80 ribu dan sekarang 74 ribu," kara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers, di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sabtu (11/3/2023)
Angka tersebut merupakan angka yang mengejutkan, sebab ASN Kemenkeu sendiri secara total berjumlah 74 ribu.
Baca Juga: Membongkar Asal-usul Uang Rp 37 Miliar Di Deposit Box Rafael Alun
Transaksi mencapai Rp 300 triliun
Tak main-main, total transaksi janggal dari keseluruhan pejabat 'nakal' adalah Rp 300 triliun.
Terkait dengan jumlah fantastis tersebut, awalnya Sri Mulyani mengaku dirinya tidak mendapatkan informasi terkait dari mana data itu dihimpun, sehingga dirinya berencana untuk lebih lanjut meminta detil kepada Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPTK Ivan Yustiavandana.
"Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun darimana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat," kata Sri Mulyani di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Tanggapi respons Menkopolhukam, usut 16 pejabat
Terkait dengan data total transaksi senilai Rp 300 triliun tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD sempat berkeluh kesah bahwa laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.
"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun," bunyi pernyataan resmi Mahfud MD.
Sri Mulyani akhirnya berkesempatan untuk menjawab tudingan Mahfud MD tersebut dalam konferensi pers dan membeberkan bahwa pihaknya telah mengusut laporan tersebut.
"Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan,," kata Sri Mulyani.
Mengamini pernyataan Sri Mulyani, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh, dalam pernyataan resminya, Sabtu (11/3/2023) mengungkap kini ada 16 pejabat yang diusut secara hukum terkait dengan laporan itu.
Kontributor : Armand Ilham
