Infografis
Suara.com - Penanganan peristiwa kebakaran Depo Pertamina di Kawasan Plumpang, Jakarta Utara pekan lalu menimbulkan kritik keras dari anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Ia menyebut koordinasi pemerintah terkait penanganan warga korban kebakaran tersebut acak-acakan.
Pernyataan keras Mulyanto itu menyusul keluarnya statement Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Dalam satu kesempatan, Luhut menyatakan akan memindahkan pemukiman warga yang ada di sekitar Depo Pertamina.
Pernyataan Luhut tersebut dinilai bertentangan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu sebelumnya, yang menyatakan akan memindahkan Depo BBM milik Pertamina ke lahan milik Pelindo.
Baca Juga: Mengenal Program PTSL di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Perbedaan pernyataan antara Luhut dan Ma’ruf Amin ini, menurut Mulyanto, dapat menimbulkan kebingungan di kalangan korban dan warga sekitar depo pada umumnya.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara," kritik Mulyanto kepada awak media, Kamis (9/3/2023).
"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban, sebelum menyampaikan (statement) kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang, di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," lanjutnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu mendesak Luhut untuk tidak mengomentari hal-hal yang bukan kewenangan kementeriannya.
Terlebih, menurut Mulyanto, jika pernyataan yang dikeluarkan Luhut bertentangan dengan arahan yang diberikan oleh atasannya. Mulyanto bahkan sampai menyebut istilah yang cukup kasar terhadap sikap Luhut yang demikian.
Baca Juga: Profil Mulyanto, Anggota DPR yang Semprot Luhut Kurang Ajar Soal Kasus Depo Plumpang
“Dari sisi tata kelola pemerintahan, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik, sikap ini termasuk kurang ajar,” kata Mulyanto.
Seakan belum puas menanggapi sikap Luhut, Mulyano lantas meminta Presiden Jokowi untuk menegur Luhut agar bisa menjaga sikapnya. Sebab menurut dia, sikap Luhut yang demikian menunjukkan sebuah arogansi dan cenderung melewat batas.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers pasca terjadinya peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Dalam kesempatan itu, Wapres dan Menteri BUMN memberikan arahan pada Pertamina untuk mengambil Langkah antisipasi jangka panjang dengan memindahkan depo ke wilayah milik Pelindo.
Hal itu dinilai lebih aman karena jauh dari pemukiman warga, sehingga operasi objek vital milik negara tersebut tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan.
Sementara dalam kesempatan yang berbeda, kepada awak media Luhut menyatakan sebaliknya, ia meminta Pertamina untuk merelokasi warga yang bermukim di sekitar Depo, dengan alasan lahan yang ditempati warga diakui sebagai milik Pertamina.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
