Infografis
Suara.com - Di tengah sorotan publik yang begitu besar kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, seluruh kepala kantor Bea Cukai se-Indonesia diminta datang ke Jakarta pada Kamis (9/3/2023).
Kedatangan mereka ke ibu kota ternyata atas undangan dari Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Askolani, untuk menghadiri rapat koordinasi teknis (rakornis) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu.
Askolani mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan agenda evaluasi tahunan rutin yang diselenggarakan setiap awal tahun. Menurut dia, salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut adalah evaluasi langkah reformasi dan penguatan Bea Cukai yang lebih bagus ke depannya.
Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut, apakah rakornis ini terkait dengan kasus dua kepala kantor Bea Cukai yang tengah menjadi sorotan dan viral di media sosial.
Kedua kepala kantor Bea Cukai itu adalah Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Belakangan ini keduanya dinilai memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, yakni mencapai belasan miliar rupiah.
Tak hanya itu, gaya hidup mereka dan keluarganya juga dinilai hedon. Semuanya dikuliti oleh netizen di sejumlah akun media sosial.
Mirip dengan langkah Jokowi
Langkah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan ini mengingatkan kita dengan momen serupa ketika Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh pejabat Polri dari seluruh Indonesia di Istana Negara pada Jumat (14/10/2022) lalu.
Pejabat Polri yang dipanggil presiden ketika itu mulai dari Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo, Kapolda hingga Kapolres yang bertugas di seluruh Indonesia.
Baca Juga: CEK FAKTA: Tak Didukung PDIP, Jokowi Arahkan Ganjar Pranowo ke Koalisi Indonesia Bersatu
Ketika itu kepolisian tengah menjadi sorotan publik karena kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo.
Salah satu yang disinggung presiden ketika itu adalah dampak dari kasus tersebut yang menyebakan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Jokowi bahkan menyebut kepercayaan publik ke Polri sampai ke titik terendah.
Menurut presiden, kepolisian harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dan ia menilai halitu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi, kepercayaan publik ke Polri yang tadinya 80 persen anjlok menjadi 54 persen gegara kasus Ferdy Sambo.
Lalu presiden juga mengingatkan jajaran kepolisian agar tidak terjebak dalam gaya hidup hedon, seperti suka pamer harta di media sosial. Jokoai khawatir hal tersebut justru akan menurunkan kepercayaan public terhadap institusi Polri, terlebih bisa memicu kecemburuan sosial.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
