'Jangan Hanya Salah Satu Direksi' Erick Thohir Diminta Berani Pecat Ahok Usai Kebakaran Depo Plumpang

Kamis, 09 Maret 2023 | 14:47 WIB
'Jangan Hanya Salah Satu Direksi' Erick Thohir Diminta Berani Pecat Ahok Usai Kebakaran Depo Plumpang
Menteri BUMN Erick Thohir di Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). [Suara.com/Bagaskara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir disarankan tidak hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi usai kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Anggot Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan bahwa Erick Thohir seharusnya juga berani untuk memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (AHOK. Hal itu karena kedua pejabat Pertamina ini yang punya kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional.

Ia mengatakan Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Menurutnya, Erick harus berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sehingga kejadian kebakaran depo BBM tidak berulang.

Mulyanto mengatakan Dirut dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Baca Juga: Pertamina Disebut Intimidasi Keluarga Korban Kebakaran Depo Plumpang

Terlebih, Ahok sebagai komisaris utama yang juga merangkap Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina.

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," ujarnya.

Ia meminta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran depo Pertamina karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021.

"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," lanjutnya.

Ia menilai pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas. Kementerian BUMN dinilai lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

Baca Juga: Kebakaran Pertamina Plumpang Hanguskan Banyak Dokumen Penting Warga, PSI ke Pemprov DKI: Harus Diurus Segera!

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI