Infografis
Suara.com - Kasus harta jumbo pejabat pajak menuai banyak sorotan publik. Diawali terbongkarnya kekayaan Rafael Alun Trisambodo hingga ke pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait pajak, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri blak-blakan soal pengalaman dirinya terkait pajak.
Hal ini ia katakan dalam wawancara bertajuk NI LUH sebagaimana dipantau dari kanal Youtube KompasTV. Faisal Basri mengaku mangkel ada presiden yang bayar pajak lebih rendah darinya.
Mulanya, Faisal Basri menyoroti lemahnya sistem di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengendalian di internal. Ia menyebut, sistem di Kemenkeu tidak berubah atau tidak ada perubahan mendasar.
"Sebenarnya ada early warning system, staf saya ke mal memulu, baju baru melulu, harusnya ada curiga, ini tidak ada," ujar Faisal Basri.
Lemahnya pengawasan internal Kemenkeu terbukti, kasus seperti Rafael Alun Trisambodo justru dibongkar oleh pihak luar. Bukan karena sistem pengawasan di dalam lembaga.
Kemudian, Faisal berbicara soal pajak, menurut dia, fungsi semua lembaga negara itu wajib terbuka untuk diaudit. Hanya saja, kata dia, pajak paling susah diaudit.
"Pernah saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk membuka akses pajak juga diaudit oleh BPK, kami kalah, alasannya ini rahasia pribadi, pajak-pajak orang pribadi, padahal bisa audit tanpa tahu namanya," tuturnya.
"Lembaga di Indonesia ini yang kebal dari audit itu pajak, sangat berbahaya. pihak lain bisa mengevaluasi tidak bisa masuk," sambungnya.
Baca Juga: Sosok Wahono Saputro, Pegawai Pajak Diduga Geng Rafael Alun, Hartanya Tembus Rp 14 Miliar
Ia lagi-lagi meragukan pengawasan di internal pajak. Karena yang menemukan penyimpangan justru orang luar, bukan orang dalam. Faisal juga menyoroti di Kemenkeu tidak ada kompetesi, pejabat keuangan tidak ada lelang jabatan, muter -muter itu saja.
