Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti perbedaan pendapat yang terjadi di kabinet pemerintah soal langkah pasca kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Ada pihak yang ingin depo direlokasi, sebaliknya ada yang ingin relokasi dilakukan terhadap warga.
Belakangan memang diketahui ada perbedaan antara Menko Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau lokasi kebakaran bersama Wakil Presiden Maruf Amin.
Mulyanto lantas menganggap perbedaan itu menggambarkan koordinasi pemerintah yang acak-acakan dalam penanganan korban ledakan depo Plumpang.
Menurut Mulyanto, perbedaan sikap keduanya tentu akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban.
"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," kata Mulyanto, Rabu (8/3/2023).
Ia juga meminta Luhut berhenti bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi kata Mulyanto, pernyataan Luhut menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin. Secara fatsun politik, ujar dia, menjadi haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres.
"Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk 'kurang ajar'," kata Mulyanto.
Mulyanto juga meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut atas pernyataannya terkait relokasi warga dari area sekitar depo Plumpang. Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang meminta pihak pemberi izin warga tinggal untuk ikut bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," kata Mulyanto.
Baca Juga: PGN Gandeng 3 Perusahaan Jepang dan PTPN Garap Proyek Biomethane
Beda Luhut dan Erick
