Infografis
Tidak hanya lama menunggu kereta, Tiara juga harus berjibaku dengan penumpang lain di dalam gerbong saat jam pergi maupun pulang kerja. Bagaimana tidak, jumlah penumpang kereta setiap harinya tidak sebanding sama dengan jumlah rangkaian KRL yang tersedia.
Tak terbayang bila puluhan rangkaian KRL dipensiunkan tanpa ada pengganti dari PT KCI. “Waktu tunggu lama. Jadi penumpang numpuk-numpuk. Mestinya kan diperbanyak keretanya, bukan dikurangi. Harusnya kan sudah ada antisipasi dari lima tahun lalu misalnya soal kereta yang sudah harus diistirahatkan," ujarnya.
Di sisi lain, Tiara setuju kalau misalkan PT KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang dengan syarat berkualitas tinggi. Mengingat jika memesan kereta baru maka waktu yang diperlukan bisa sampai 2030.
Puluhan Kereta Pensiun Dalam 2 Tahun
Vice President Corporate Secretary PT KCI, Anne Purba menuturkan ada 29 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan selama dua tahun mendatang. KCI memesan kereta baru dari PT INKA, namun baru terealisasi pada 2025 mendatang.
Kebutuhan mendesak tahun ini adalah mendapatkan 10 KRL pengganti. Salah satucara untuk memenuhi kebutuan tersebut bisa dilakukan dengan impor kereta bekas dari Jepang. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne kepada Suara.com, pekan lalu.
Anne menjelaskan kebutuhan akan rangkaian kereta pengganti pada tahun ini bersifat mendesak demi melayani 800 ribu penumpang setiap hari. Jika tidak ada kereta pengganti tersebut diperkirakan terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa.
Keselamatan Penumpang Harus Jadi Yang Utama
Rencana impor kereta bekas banyak menuai kritik. Pasalnya, kebijakan impor itu dinilai bakal mengancam 200.000 penumpang KRL, sekaligus bertolak belakang dengan kebijakan impor pemerintah.
Baca Juga: Ketar-ketir Penumpang, Puluhan Kereta Tua Masuk Kandang
Elwa Wattimena, Ketua Komando Tugas (KOGAS) Bela Negara RI mengatakan impor kereta bekas berarti tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta pro industri dalam negeri.
