Infografis
Suara.com - PT Kereta Commuter Indonesia atau PT KCI berencana mengimpor kereta bekas dari Jepang. Puluhan rangkaian kereta rel listrik (KRL) tua bakal masuk kandang, sudah waktunya pensiun. Setidaknya 10 unit rangkaian KRL diistirahatkan pada 2023 dan 19 unit lagi di 2024.
RENCANA mengimpor kereta bekas dari negeri sakura itu menuai polemik. Meskipun Kementerian Perhubungan sudah menyetujui, PT KCI belum juga mendapatkan lampu hijau. Karena niat pembelian kereta secara impor belum bisa dilakukan, maka diperkirakan sebanyak 200 ribu penumpang KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek bakal menumpuk di stasiun setiap hari.
Permasalahan ini membuat penumpang setia KRL atau yang biasa disebut anker (anak kereta) gregetan. Bukan tanpa sebab, mereka mempertanyakan mengapa PT KCI tidak menyiapkan rangkaian KRL jauh sebelum waktu masa pensiun kereta tiba.
Tiara Sutari, yang tiap hari menggunakan KRL dari Stasiun Cisauk ke Stasiun Kebayoran Lama untuk bekerja khawatir. Sebelum ada KRL yang dipensiunkan, Tiara mengaku harus menunggu lama untuk kedatangan kereta.
Warga Tangerang ini harus menunggu lebih lama bila jumlah rangkaian KRL semakin berkurang. "Kalau dibandingkan dengan negara lain kan waktu tunggu paling 30 detik sampai 1 menit. Di sini waktu tunggu bisa 10-20 menit," kata Tiara kepada Suara.com, Senin, 6 Maret 2023.
Tidak hanya lama menunggu kereta, Tiara juga harus berjibaku dengan penumpang lain di dalam gerbong saat jam pergi maupun pulang kerja. Bagaimana tidak, jumlah penumpang kereta setiap harinya tidak sebanding sama dengan jumlah rangkaian KRL yang tersedia.
Tak terbayang bila puluhan rangkaian KRL dipensiunkan tanpa ada pengganti dari PT KCI. “Waktu tunggu lama. Jadi penumpang numpuk-numpuk. Mestinya kan diperbanyak keretanya, bukan dikurangi. Harusnya kan sudah ada antisipasi dari lima tahun lalu misalnya soal kereta yang sudah harus diistirahatkan," ujarnya.
Di sisi lain, Tiara setuju kalau misalkan PT KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang dengan syarat berkualitas tinggi. Mengingat jika memesan kereta baru maka waktu yang diperlukan bisa sampai 2030.
Masukan wanita berkacamata itu tidak terlepas dari kebutuhannya menggunakan KRL setiap hari. KRL menjadi satu-satunya transportasi umum pilihan karena tidak ada angkutan lain yang tersedia di daerah Cisauk. "Tapi dari rumah saya nggak ada moda transportasi lain selain kereta buat ke Jakarta. Kecuali bawa kendaraan pribadi," tuturnya.
Dia juga tidak masalah jika PT KCI meminta PT INKA untuk membuat KRL anyar dengan label produk dalam negeri. Namun, harus menunggu hingga 2030 sampai PT KCI memiliki KRL yang baru.
Tiara mengaku tidak masalah kalau Indonesia membeli kereta bekas dari Jepang dengan syarat yang bisa membuat penumpang nyaman. "Setuju saja, asal kereta yang diimpor kualitasnya yang baguslah. Jadi nggak sia-sia," katanya.
Hal yang sama juga dirasakan Aprilandika Hendra, warga Depok yang setiap hari menggunakan KRL sebagai alat transportasi berangkat dan pulang bekerja. Setiap harinya ia harus berangkat dari Stasiun Depok Lama menuju Stasiun Gondangdia di Jakarta Pusat.
Karyawan swasta itu melihat ada kereta yang masih layak untuk dioperasikan. Akan tetapi, ia juga menilai ada kereta yang memang harus diganti karena kondisinya yang tidak menunjang kenyamanan bagi penumpang. "Salah satunya mungkin kereta yang masih menggunakan kipas di dalamnya, mengingat di jam crowded kereta kipas itu jelas tak berefek bagi para penumpang," kata Aprilandika.
Pria yang akrab disapa Dika itu lantas menanggapi mengenai rencana PT KCI yang bakal mengistirahatkan 29 unit kereta secara bertahap hingga 2024. Ia menilai semestinya mereka sudah merencanakan pengganti kereta sebelum waktu mendekati kereta memasuki masa pensiun. "KCI jangan hanya memarkirkan kereta, mereka seharusnya juga sudah mulai berpikir mencari pengganti dari kereta-kereta yang akan mereka pensiunkan," terangnya.
Menurutnya tidak masalah apabila Indonesia kembali mengimpor kereta bekas dari Jepang. Asalkan alasan dan harganya sesuai standar. Ia juga setuju kalau PT KCI mulai mengandalkan perusahaan dalam negeri, PT INKA memproduksi kereta untuk KRL. "Tapi menurut saya tidak ada salahnya menggunakan kereta dari pabrikan dalam negeri yang mana kualitasnya juga sudah diakui beberapa negara," ucapnya.
Impor Kereta Bekas Pilihan Utama KCI
Vice President Corporate Secretary PT KCI, Anne Purba menuturkan ada 29 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan selama dua tahun mendatang. KCI memesan kereta baru dari PT INKA, namun baru terealisasi pada 2025 mendatang.
Kebutuhan mendesak tahun ini adalah mendapatkan 10 KRL pengganti. Salah satucara untuk memenuhi kebutuan tersebut bisa dilakukan dengan impor kereta bekas dari Jepang. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne kepada Suara.com, pekan lalu.
Anne menjelaskan kebutuhan akan rangkaian kereta pengganti pada tahun ini bersifat mendesak demi melayani 800 ribu penumpang setiap hari. Jika tidak ada kereta pengganti tersebut diperkirakan terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa.
Hingga saat ini, kata dia pengadaan KRL bekas dari Jepang sebagai pengganti kereta yang pensiun tersebut masih terganjal oleh izin dari Kementerian Perindustrian. Namun jika nantinya rangkaian kereta impor tersebut jadi dibeli, maka kereta itu tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional KRL commuter line.
Perlu dilakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor. Misalnya, mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta dan bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang tinggi. "Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40 persenan, di atas standar yang ada," ujar Anne.
Keselamatan Penumpang yang Utama
Rencana impor kereta bekas banyak menuai kritik. Pasalnya, kebijakan impor itu dinilai bakal mengancam 200.000 penumpang KRL, sekaligus bertolak belakang dengan kebijakan impor pemerintah.
Elwa Wattimena, Ketua Komando Tugas (KOGAS) Bela Negara RI mengatakan impor kereta bekas berarti tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta pro industri dalam negeri.
Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mensukseskan gerakan bangga buatan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang oleh pemerintah.
Kemudian Kepres 24 tahun 2018 tentang tim nasional TKDN yang melibatkan seluruh Kementrian Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan selaku pembina PT KCI dan PT KAI. "Artinya KCI ada dua pilihan. Pertama, memaksimalkan pembelian kereta melalui PT INKA. Kedua, jika tidak terpenuhi di dalam negeri dapat mengimpor kereta baru bukan, kereta bekas," kata Elwa pada Selasa, 28 Februari lalu.
Lampu Hijau dari Kemenhub
Kementerian Perhubungan bersikukuh untuk tetap memberi izin PT KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas, mengganti puluhan kereta yang akan pensiun. Dukungan ini disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tanggal 19 Desember 2022. "Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu (1/3).
Selai usai sarana KRL yang ujur, impor gerbong kereta bekas ini untuk keperluan pengangkutan penumpang yang meningkat.
Berdasarkan data yang dilaporkan oleh PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040. "Semoga upaya ini tetap membuat KCI dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," kata Adita.
Kemenhub menyadari, ada kebutuhan lain dalam pengadaan sarana kereta api ini, yakni pemanfaatan produk dalam negeri, dengan penggunaan produk PT INKA. "Namun demikian perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," imbuh dia.
Adita menjelaskan, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang. "Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak rencana KCI untuk impor sarana KRL. Penolakan ini, karena industri kereta api dianggap mampu memproduksi semua kebutuhan kereta untuk dalam negeri.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian akhirnya membuka peluang untuk menerbitkan izin impor kereta bekas dari Jepang.
Meski begitu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, bahwa kebijakan importasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja (apabila kebijakan retrovit), dan pelayanan transportasi publik. "Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas). Kebijakan bisa berupa retrovit atau gabungan antara retrovit dan importasi," kata Agus pada Selasa (7/3).
Dia menegaskan, rencana impor seharusnya direncanakan secara matang. Dengan demikian, tidak mengganggu industri dalam negeri. "Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga semua stakeholders siap," tuturnya.
Dia pun menuturkan, bahwa kasus impor seperti ini tidak boleh terulang lagi ke depannya. "Ke depan, kasus seperti ini, apalagi impor tidak boleh terulang lagi," ucapnya.
Sebagai informasi, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan sehingga PT KCI mendesak melakukan impor 10 KRL bekas tahun ini sebagai kereta pengganti.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan, kebutuhan impor KRL ini perlu dilakukan mengingat volume penumpang KRL terus meningkat terutama pada jam sibuk.
Anne bilang, ada dua langkah yang dilakukan KCI untuk memenuhi kebutuhan armada yakni bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian untuk tahun 2025-2026. Adapun KCI menggelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk kebutuhan KRL baru ini.
Produsen Kereta Api Indonesia
Bagi sebagian orang, PT INKA (persero) mungkin masih terdengar asing. PT INKA ini perusahaan bidang manufaktur perkereta-apian terintegrasi yang fokus menghasilkan produk maupun jasa dengan kualitas tinggi. Adapun sejarah PT INKA yakni sebagai berikut.
Diketahui, PT INKA merupakan perusahaan di bidang perdagangan komponen perkeretaapian seperti gerbong kereta api, jasa fabrikasi, jasa penunjang kereta, jada rekayasa, jasa pemasangan, membuat desain komponen kereta api, dan perawatan produk komponen perkeretaapian.
Perusahaan BUMN ini tercatat sebagai penyedia komponen perkeretaapian kereta terbesar di dunia urutan kelima. Berikut ini sepak terjang PT INKA yang dihimpun dari berbagai sumber.
Sejarah PT INKA
PT INKA merupakan penyedia komponen perkereta-apian terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Perusahaan ini berdiri pada 18 Mei 1981. Berbagai produk kereta api dan layanan purna jual tersedia di perusahaan guna memenuhi kebutuhan pelanggan.
Perusahaan milik BUMN ini bukan hanya beroperasi di Indonesia, yang mana kantor pusatnya berada di Jl. Yos Sudarso, Madiun, Jawa Timur. Selain di Indonesia, perusahaan ini juga tersedia di beberapa negara lainnya di dunia seperti Australia, Singapura, Filipina, Bangladesh, Malaysia, dan Thailand.
PT INKA ini salah satu perusahaan BUMN di bidang manufaktur yang menyediakan komponen perkereta-apian terbesar dan pertama di ASEAN.
Melansir dari situs resmi PT INKA inka.co.id, usai berdirinya PT INKA, perusahaan ini melakukan proses penyerahan operasional perusahaan kereta api kepada manajemen PT INKA dari PJKA pada 29 Agustus 1981.
Sejak saat itu, tanggal 29 Agustus pun diperingati sebagai Hari Kelahiran PT INKA. Saat berdiri PT INKA, perusahaan ini berada di bawah naungan pembinaan teknis Departemen Perhubungan. Lalu pada tahun 1983, PT INKA memperoleh pembinanya yang dilakukan DPIS (Dewan Pembina Industri Strategis).
Tahun 1989, pengelolaan PT INKA berada di bawah naungan BPIS (Badan Pengelola Industri Strategis). Kemudian pada tahun 1998, pengelolaan PT INKA berada di bawah naungan Menteri Pendayagunaan BUMN.
Masih di tahun 1998, PT INKA resmi jadi anak perusahaan BPIS (Bahana Pakarya Industri Strategis). Usai dibubarkannya PT BPIS tahun 2002, PT INKA kemudian dikelola di bawa naungan Kementerian BUMN sampai sekarang.
Baca Juga: Opsi Alternatif Pemerintah Jika Impor KRL Bekas dari Jepang Dibatalkan
___________________
Editor: Erick Tanjung
Tim Liputan: Fakhri Fuadi, Mohammad Fadil Djailani, Novian Ardiansyah
