Infografis
Suara.com - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan peninjauan ke Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa (7/3/2023) ini. Komisi yang membawahi persoalan energi itu mendorong ke depan harus diperhatikan buffer zone atau zona kosong yang tidak ditempati apapun di setiap objek vital nasional seperti depo hingga kilang.
Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, menyampaikan bahwa pihaknya tadi dalam peninjauan bertemu langsung Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.
"Kami menyepakati dan mendorong agar pertamina di setiap apakah itu tbbm, atau sekitar kilang, emang memikiki buffer zone. Ini sebagai wilayah atau daerah yang memang memisahkan antara lokasi-lokasi strategis Pertamina dengan penduduk," kata Diah usai melakukan kunjungan kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi musibah seperti apa yang terjadi di pemukiman Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Baca Juga: Diduga Disusupi PMKS, Jumlah Pengungsi Depo Pertamina Plumpang di Markas PMI Bertambah
"Sehingga betul-betul apakah itu jalur hijau penghijauan atau jalur biru maksudnya air gitu ya, untuk menjadi pencegah atau preventif terhadap dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika terjadi kecelakaan di kilang ataupun juga TBBM seperti Plumpang. Jadi itu ke depan seperti itu yang kita harapkan," tuturnya.
Ia menyampaikan, musibah yang menimpa pemukiman Kampung Tanah Merah sewaktu-waktu bisa saja terjadi kembali di tempat lain. Jika pemukiman warga atau rumah masih berdekatan dengan objek vital nasional.
"Dan mungkin juga bukan hanya di perusahaan bagaimana Pertamina, boleh jadi di perusahaan-perusahaan pabrik kimia lainnya pun, ada juga industri-indrustri yang terlalu dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Diah menyampaikan perlu juga adanya evaluasi menyeluruh terutama soal peralatan hingga teknologi yang dimiliki Pertamina.
"Teknologi untuk pendeteksi ketika memang, apakah itu terjadi kebocoran atau potensi kebakaran. Sehingga sejak awal bencana itu bisa lebih dicegah," tuturnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Kebakaran Depo Pertamina Ternyata Ulah Anies, Benarkah?
"Kurang lebih itu tadi yang kita bahas saat kita ke lokasi tempat ditunjukkannya titik pertama terjadi dan kemudian dampak di sekitarnya itu seperti apa," sambungnya.
Relokasi
Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Maruf Amin meminta warga yang tinggal di pemukiman dekat Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara agar mau menurut jika pemerintah melakukan pentaaan ulang di lokasi tersebut.
Hal itu dilakukan usai terjadinya kebakaran Depo Pertamina Plumpang hingga menelan belasan korban jiwa pada Jumat (3/3) malam kemarin.
Maruf menyampaikan hal itu ketika berkunjung ke posko pengungsian warga kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela.
Ia awalnya meminta warga yang menjadi korban terdampak kebakaran tersebut untuk bersabar.
"Ya jadi ini musibah ya, innalillahi wa innailaihi rajiun, kita sabar nih, semua tidak mau tidak ingin, pemerintah tidak ingin semua ini terjadi," kata Maruf, Sabtu (4/3/2023).
Maruf memastikan semua warga yang menjadi korban pasti tertangani. Termasuk korban-korban yang dinyatakan meninggal dunia.
Ia lantas bertanya kepada warga, apakah ada yang pernah mengalami sebelumnya peristiwa kebakaran pada 2009 silam.
"Ini pernah kena kebakaran dulu ya?," tanya Maruf ke warga.
"Pernah," saut warga.
"Tahun berapa?," tanya lagi Maruf.
"2008, 2009," saut lagi warga.
"2009, 2009 ya? Sekarang kena lagi ya? Nggak kapok? Nggak takut?," timpal lagi Maruf.
Lebih lanjut, Maruf pun menyampaikan, bahwa pemerintah berencana akan melakukan penataan ulang. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar warga aman dari bencana khususnya kebakaran.
Untuk itu, Maruf pun meminta warga agar mau nurut jika nanti pemerintah melakukan penataan ulang.
"Nanti akan ditata ya supaya aman, nanti ini pak Menteri BUMN sama dengan Gubernur DKI nanti akan menata ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian supaya nanti aman. Mau aman atau tidak? nanti kalau ada pemerintah melakuka penataan, nurut ya bu ya? Untuk kepentingan kita semua," tuturnya.
"Saya kira itu, sabar ya, ini semuanya adalah musibah, jadi pemerintah memperhatikan dan ini pak Erick ini Menteri BUMN, jadi Pertamina ini di bawah penguasaan beliau," sambungnya.
