Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan terhadap empat Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024 kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan bepergian ke luar negeri.
Pencegahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus suap dana hibah APBD Jatim yang menjerat Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak.
"Tim Penyidik telah mengajukan tindakan cegah keluar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap empat orang yang menjabat selaku Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024," kata Ali kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Namun, Ali belum mengungkap empat nama anggota DPRD Jatim yang dicegah ke luar negeri. Meski begitu, ia menjelaskan pencegahan itu terhitung sejak enam bulan ke depan.
Baca Juga: Update Kasus Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua, Dua Penyuapnya Segera Disidang
"Cegah pertama ini berlaku untuk 6 bulan kedepan sampai dengan Juli 2023 dan tentunya dapat diperpanjang kembali sepanjang diperlukan," sebutnya.
Alasan pencegahan dilakukan agar keempatnya koperatif saat dipanggil sebagai saksi pada pemeriksaan selanjutnya.
"Langkah cegah ini diperlukan antara lain agar para pihak dimaksud tetap berada di wilayah RI dan dapat selalu kooperatif hadir untuk memberikan keterangan dengan jujur dihadapan Tim Penyidik," kata Ali.
Sementara itu, Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ahmad Nursaleh ketika dikonfirmasi Suara.com membenarkan pencegahan itu. Pencegahan yang dimintakan KPK berlaku selama 6 bulan.
"Berlaku tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023," kata Ahmad.
Sahat Jadi Tersangka
Untuk diketahui dugaan suap pada hibah APBD Provinsi Jatim, KPK telah menetapkan empat tersangka di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan Rusdi (RS) yang merupakan staf ahli Sahat sebagai penerima suap.
Sementara Abdul Hamid (AH) Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas dijadikan tersangka sebagai pemberi suap.
KPK mengungkap Sahat diduga memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan dana hibah dari APBD Provinsi Jatim tahun 2021 dan 2022 senilai Rp 6,7 triliun. Sesuai ketentuannya dana hibah ditujukan bagi badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang ada di pemerintah provinsi Jawa Timur.
Guna mendapatkan kucuran hibah, Ahmad menghubungi Sahat lewat perantara Eeng, hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Temuan KPK Saat diduga menerima suap hinga Rp 5 miliar dalam pengurusan dana hibah tersebut. Suap itu diterima Sahar lewat perantara Rusdi, stafnya.
