Suara.com - Kementerian ESDM mengeluarkan aturan baru terkait penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg. Aturan ini perlu dipatuhi oleh masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg.
Hal ini pun berkenaan dengan anggaran negara yang cukup besar dalam memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu melalui penyediaan gas elpiji 3 kg.
Sebelumnya, subsidi elpiji 3 kg sudah lama dianggap tidak tepat sasaran. Akhirnya, pemerintah memutuskan mengeluarkan keputusan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37.k/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.
Ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi masyarakat demi mendapatkan jatah subsidi elpiji gas melon ini. Lalu, apa saja peraturannya? Simak inilah selengkapnya.
Wajib tunjukkan KTP
Integrasi data yang mulai dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga memberikan tahapan baru dalam penyaluran elpiji 3 kg.
Peraturan pembelian elpiji 3 kg ini akan dimulai pada Maret 2023 di 3 pulau, yaitu Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, aturan pembelian gas menggunakan KTP akan dimulai pada Mei 2023.
Langkah tersebut diharapkan bisa menjadi gerbang baru dalam mendistribusikan subsidi gas LPG agar tepat sasaran, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggungjawab.
Hanya disalurkan lewat penyalur resmi
Selain itu, Kementerian ESDM juga hanya akan menyalurkan elpiji 3 kg kepada penyalur resmi. Masyarakat yang berhak untuk menerima elpiji 3 kg tersebut nantinya akan dimintai data oleh sub penyalur resmi dari Pertamina.