Infografis
Suara.com - Kasus kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu melahirkan intrik di kalangan politikus. Salah satu intrik politik yang mencuat pasca kebakaran yang menewaskan 19 orang itu adalah masalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang pernah dikeluarkan Anies Baswedan.
Kala itu, Anies yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan IMB kepada warga Tanah Merah, Plumpang. IMB era Anies itu pun diungkit oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak beberapa waktu lalu.
Menurut dia, lahan di sekitar Depo Pertamina di Plumpang seharusnya tidak boleh dihuni oleh masyarakat. Selain berbahaya, lahan tersebut juga merupakan milik PT Pertamina.
Gillbert pun mengkritik IMB yang dikeluarkan Anies yang melanggar peraturan. Ia menuding IMB yang diberikan ke warga Tanah Merah itu semata-mata hanya dipakai untuk janji kampanye.
PKS dan Nasdem pasang badan
Intrik yang dilontarkan Gilbert tersebut lantas ditanggapi oleh Partai Nasdem dan PKS, yang merupakan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.
Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengaku heran mengapa kabakaran di Depo pertamina Plumpang tersebut tiba-tiba dikaitkan dengan IMB yang dikeluarkan Anies.
Menurut dia, ketika Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, tak ada yang mempermasalahkan hal tersebut. Namun kini masa jabatan Anies telah selesai.
Ia juga menegaskan Anies telah mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang juga berasal dari PDIP. Karena itu, ia menyarankan publik untuk mempertanyakan hal itu ke Prasetio langsung.
Hal senada diutarakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Abdul Azis. Ia yakin status lahan di Kawasan Tanah Merah sudah jelas saat Anies mengeluarkan IMB.
