Infografis
Suara.com - Warga Tanah Merah menolak soal wacana pemerintah tentang relokasi warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Setidaknya, dua RW terkena dampak dari kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang juga menelan belasan korban jiwa dan puluhan luka-luka.
Salah seorang warga RW 9, Aprilia (36) mengatakan, tidak ingin pindah lantaran relokasi bukan jalan keluar terbaik bagi dia pribadi dan warga lainnya.
Warga yang mayoritas, kata April, berprofesi sebagai pemulung juga keberatan lantaran jika mereka direlokasi ke rumah susun, bakal kesulitan dalam membayar sewa bulanan.
"Kalau di sini kan para warga profesinya mulung. Bayar sewanya gimana? Kalo kontrakan di sini kan cuma Rp300 ribu sebulan," katanya, saat ditemui di lokasi kebakaran, Senin (6/3/2023).
Selain sewa, sebagai pemulung juga banyak barang loak hasil pungutan di jalan seperti gelas dan botol plastik bekas yang dihimpun. Dikhawatirkan, jika tinggal di runah susun tidak ada ruang untuk menyimpan itu semua.
"Kalau mereka habis mulung kan juga pasti bersihin gelas atau botol-botolnya. Kalau di sini masih ada tempat meski kecil tapi kalau di-rusunkan belum tentu ada," ucapnya.
Senada dengan Aprilia, Maryani (40) juga tidak sepakat jika warga harus direlokasi buntut kebakaran Pertamina Plumpang.
Ia mengklaim sebagai pemilik sertifikat tanah secara sah, keberatan dengan wacana yang digulirkan oleh Predisen Joko Widodo.
"Ibaratkan tanah sebelah sinikan resmi karena kalau di sini orang-orangnya di sini pada gak mau dong (relokasi) kan ini tanah resmi kalau yang di dalam situ (Depo Pertamina) kan enggak, karena kami kan punya sertifikat tanah," jelas Maryani.
Baca Juga: Kebakaran Telan Banyak Korban, Erick Thohir Tentukan Nasib Depo Pertamina Plumpang Sore Ini
Ia sendiri bingung jika harus dipaksa hengkang dari rumah yang ia tempati selama puluhan tahun ini.
