Infografis
Sebab, mereka menduduki lahan bukan miliknya, melainkan milik PT Pertamina.
Setelah Jokowi naik menjadi gubernur, ia memuluskan jalan warga Tanah Merah memiliki KTP untuk mempermudah masalah administrasi kependudukan.
Terkait kepemilikan tanah, kala itu Jokowi berjanji akan duduk bersama PT Pertamina membicarakan soal sengketa Tanah Merah.
Wali Kota Jakarta Utara kala itu, Bambang Sugiono menyebut pemberian KTP dan RT/RW untuk warga Tanah Merah bukan berarti memberikan kepemilikan lahan kepada warga.
Pemberian KTP tidak diikuti dengan pemberian fasilitas lain seperti jalan hingga sekolah. Sebab, KTP hanya untuk menyelesaikan legalitas kependudukan warga sekitar saja.
