Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keputusan tata ulang zona depo Pertamina pasca kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara (Jakut) akan ditentukan sore ini. Erick menyampaikan BUMN akan menggelar rapat dengan pihak Pertamina.
"Nanti sore. Saya nanti sama Pertamina ada rapat jam 4 ya mengenai Plumpang," kata Erick kepada wartawan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (6/3/2023).
Erick menyebut sebelumnya BUMN juga sudah rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai rencana tata ulang zona depo Pertamina.
"Kan kemarin sudah rapat sama Gubernur DKI ada Pak Menko nah hasil rapat kemarin masing-masing institusi mem-follow up ke masing-masing instititusi dulu," jelas dia.
Baca Juga: Nestapa Korban Kebakaran Maut Depo Pertamina, Nur Laila Masih Menanti Suami yang Hilang: Pulanglah
Sebelumnya, Erick menyebut pihaknya bakal melakukan tata ulang objek vital nasional agar kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara tak terulang kembali.
Menurutnya, kawasan-kawasan kilang hingga yang lainnya harus memperhatikan batas aman dari pemukiman warga.
Hal itu disampaikan Erick usai melakukan peninjauan langsung bersama Wapres Maruf Amin ke pemukiman warga yang terdampak paling parah kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yakni Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Erick mengklaim, bahwa dia sudah mewanti-wanti ke seluruh BUMN agar kilang minyak dan sebagainya harus ada batas titik aman dari masyarakat.
"Jadi memang sejak awal kami sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk seperti yang saya tinjau di Sumsel itu pun buffer antara titik kemanan dan tentu titik dari masyarakat itu masih terlalu dekat," kata Erick.
Menurutnya, penting untuk dilakukan penataan ulang, mengingat agar ada batas aman antaran objek vital tersebut dengan pemukiman warga.
"Nah inilah yang mau kami zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk. Supaya batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal," tuturnya.
