Infografis
Suara.com - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023), menjadi sorotan tajam. Selain memakan korban jiwa 19 orang dan melukai puluhan warga, letak Depo Pertamina yang dekat dengan rumah penduduk membuat publik mengkritik keras pemerintah.
Tak terkecuali izin mendirikan bangunan atau IMB era Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies memang pernah memberikan IMB untuk warga yang tinggal di kawasan Tanah Merah, di mana wilayah ini ikut terdampak kebakaran.
Kini, IMB era Anies itu ramai dipersoalkan karena tidak seharusnya warga diizinkan tinggal di daerah zona bahaya. Bahkan, sejumlah partai politik terlibat perang mulut dan saling menyalahkan terkait IMB di Tanah Merah itu.
Berikut ini pihak-pihak yang terlibat cekcok soal IMB era Anies imbas kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Baca Juga: BMI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
PDIP mengungkit IMB era Anies baswedan yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Kritikan ini disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak.
Gilbert menegaskan bahwa Depo Pertamina Plumpang sudah sejak awal diketahui tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu karena lahan itu milik PT Pertamina.
Gilbert juga menuding keluarnya IMB itu semata-mata untuk memenuhi janji kampanye Anies saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia pun menyebut pengeluaran IMB oleh Anies pada 2021 itu telah melanggar aturan.
Partai NasDem
Baca Juga: Miris Banget, Ibu dan Anak Ini Tewas Berpelukan saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Sementara itu, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim merasa heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan tragedi tersebut. Menurutnya, pertanggungjawaban Anies telah tuntas dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hermawi juga meminta PDIP bertanya kepada Prasetio Edi Marsudi yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus kader PDIP terkait akar permasalahan. Jika tidak ada, maka Anies tidak dapat dituntut apapun.
Geisz Relawan Anies Baswedan
Kemudian, Geisz Chalifah selaku relawan Anies Baswedan menyinggung pola pikir Gilbert aneh. Anies memberi IMB warga agar memperoleh keadilan pelayanan publik.
Geisz menyampaikan sudah diberi IMB maupun belum, warga Kampung Tanah Merah sudah menempati daerah tersebut puluhan tahun yang lalu.
Geisz juga menambahkan tak hanya Depo Plumpang yang dievakuasi, tetapi banyak Depo lainnya juga. Menurutnya, peristiwa itu disebabkan oleh kelalailan maintenance karena kebakaran sudah terjadi dua kali.
PKS
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Azis turut menanggapi persoalan tersebut. Abdul Azis yakin status tanah tersebut sudah jelas. Pasalnya, seorang gubernur tidak dapat mengeluarkan IMB begitu saja, tanpa menelusuri dari sisi hukum.
Abdul Azis juga turut mempertanyakan mengapa Pertamina tidak menindak jika lahan itu merupakan daerah penyangga depo. Selain itu, jika tidak diterbitkan iMB, maka akan muncul bangunan liar yang tak beraturan.
PSI
Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William A. Sarana menyampaikan kritik terhadap Anies yang mengeluarkan IMB. Pihaknya menganggap seharusnya Anies mengajak warga pindah ke lokasi yang lebih aman.
William juga menyampaikan sebelumnya Ahok pernah mengajak warga pindah karena daerah tersebut tidak aman.
Lurah Rawa Badak Selatan
Suhaena selaku Lurah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta utara menjelaskan IMB masa jabatan Anies Baswedan yang berada di Tanah Merah. Kawasan tersebut terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Suhaena menyatakan, IMB itu untuk mengakui bangunan saja, bukanlah kawasan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan masyarakat legal untuk tinggal di tempat tersebut. Namun, masyarakat tidak memiliki izin atas lahan yang ditempatinya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
