Suara.com - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023), menjadi sorotan tajam. Selain memakan korban jiwa 19 orang dan melukai puluhan warga, letak Depo Pertamina yang dekat dengan rumah penduduk membuat publik mengkritik keras pemerintah.
Tak terkecuali izin mendirikan bangunan atau IMB era Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies memang pernah memberikan IMB untuk warga yang tinggal di kawasan Tanah Merah, di mana wilayah ini ikut terdampak kebakaran.
Kini, IMB era Anies itu ramai dipersoalkan karena tidak seharusnya warga diizinkan tinggal di daerah zona bahaya. Bahkan, sejumlah partai politik terlibat perang mulut dan saling menyalahkan terkait IMB di Tanah Merah itu.
Berikut ini pihak-pihak yang terlibat cekcok soal IMB era Anies imbas kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
PDIP mengungkit IMB era Anies baswedan yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Kritikan ini disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak.
Gilbert menegaskan bahwa Depo Pertamina Plumpang sudah sejak awal diketahui tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu karena lahan itu milik PT Pertamina.
Gilbert juga menuding keluarnya IMB itu semata-mata untuk memenuhi janji kampanye Anies saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia pun menyebut pengeluaran IMB oleh Anies pada 2021 itu telah melanggar aturan.
Partai NasDem
Baca Juga: BMI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Sementara itu, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim merasa heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan tragedi tersebut. Menurutnya, pertanggungjawaban Anies telah tuntas dalam jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.