Infografis
Suara.com - Front Mahasiswa Papua Anti Kekerasan mengeluhkan proses pengusutan beberapa kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua. Menurut mereka, Komisi Nashukional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) begitu lambat menangani laporan yang sudah mereka adukan.
"Kerjanya mereka (Komnas HAM) lambat banget, jadi kami menyesali itu. Pengaduan sudah dari tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasil yang jelas," kata Koordinator Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua Rudy Kogoya, Jumat (3/3/2023).
Beberapa kasus yang sudah diadukan ke Komnas HAM ialah kasus penyiksaan kepada anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kasus kericuhan di Dogiyai, Papua Tengah, serta insiden berdarah di Wamena, Papua Pegunungan.
Rudy menyebut pihaknya sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kata dia, para anggota Komnas HAM berdalih baru saja berganti pengurusan sehingga proses penanganan kasus terkendala.
"Kami sangat menyayangkan itu, kami berharap Komnas HAM kerjanya bisa lebih cepat itu, jadi alasan mereka tadi mereka lambat karena ada pergantian pengurus," ujar Rudy.
"Itu kan bukti bahwa tidak adanya kerja yang sistematis dalam lembaga ini, sehingga ketika ganti pemimpin mereka kebingungan. Jadi kami berharap lebih baiklah ke depan," sambungnya.
Gelar Demo di Komnas HAM
Diketahui, Front Mahasiwa Anti Kekerasan Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).
Pantauan Suara.com, massa berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB. Massa berunjuk rasa tepat di depan gerbang pintu masuk Komnas HAM.
Baca Juga: Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Usut Kerusuhan Berdarah di Wamena
Aksi tersebut digelar dalam rangka mengecam kekerasan yang terjadi di Wamena pada 23 Februari 2023 oleh aparat penegak hukum. Di mana, dalam insiden itu terdapat 12 orang meninggal dunia.
