Infografis
"Sebaiknya Ibu juga ikut mundur jadi Menteri Keuangan karena Ibu sendiri tidak bisa mengawasi orang-orang terdekat Ibu," kritik Bursok dalam surat aduan yang dikirimkan ke Kemenkeu.
"Kami para petugas pajak diinstruksikan untuk 'knowing our tax payers', tapi Ibu sendiri tidak tahu sama sekali harta-harta jumbo orang-orang terdekat Ibu. Luar biasa bukan?" sambungnya.
Ia juga mempertanyakan integritas Sri Mulyani yang tidak ikut mundur bersama Dirjen Pajak. Diketahui, Dirjen Pajak sempat membuat geger masyarakat karena tergabung dalam komunitas moge yang dibentuk DJP.
"Bahwa jikalau berbicara integritas, kenapa kok Ibu tidak mundur juga sekalian dengan Dirjen Pajak berikut para anggota komunitas Belasting Rider-nya?" tanya Bursok.
"Mengecam tindakan hidup mewah, tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi, sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini. Bukankah itu pelanggaran integritas, Ibu?" sambungnya.
Isi aduan Bursok
Surat aduan dari Bursok tersebut bocor ke media sosial hingga menuai banyak sorotan publik. Pasalnya, isi surat itu berisikan aduan keras dan mengandung kecaman kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Surat tersebut telah dikirim oleh Kepala Subbag Tata Usaha dan Rumah Tenaga Kanwil DJP Sumatera Utara II Bursok Anthony Marlon pada tanggal 27 Mei 2021 melalui bilik pengaduan Wise Kemenkeu.
Surat ini berkaitan dengan aduan atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan bodong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemenkeu yang pernah dikirimkan oleh Bursok pada tahun 2021.
Baca Juga: Jangan Cuma Ayah Mario, KPK Minta Netizen Lacak Harta Pejabat Lainnya Supaya tidak Macam-macam
Namun, Bursok menyebut bahwa aduannya pada tahun 2021 tersebut diacuhkan oleh jajaran DJP sampai dua tahun. Lalu setelah mencuat kasus Rafael Alun, Bursok kembali menyampaikan keluhannya kepada Sri Mulyani.
