Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat menambahkan risiko bencana di dalam daftar rencana pembangunannya. Menurutnya, itu meminimalisir banyaknya korban bencana.
Permintaan Jokowi itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
"Ada perencanaannya. Sehingga jelas di mana tempat yang boleh dibangun, di mana tempat yang tidak boleh dibangun," kata Jokowi.
Jokowi lantas menekankan perihal implementasi di lapangannya. Sebab, ia mengetahui kalau masih ada warga yang membangun rumahnya semisal di pinggir sungai.
Baca Juga: Jokowi: Bukan Perang, Hal Lebih Mengerikan Ditakuti Semua Negara Adalah Perubahan Iklim
Padahal sudah menjadi rahasia umum kalau di daerah itu kerap banjir.
Bappeda, disebut Jokowi yang semestinya bertugas untuk melakukan perencanaan-perencanaan pembangunan.
"Tapi kadang-kadang suka ada perencanaan tapi implementasi di lapangan tidak dimonitor, tidak dikontrol. kelemahan kita di situ," ujarnya.
"Sehingga yang namanya dana bersama bencana itu penting sekali. Gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat terutama masyarakat kecil."
Baca Juga: Jokowi Sentil Bantuan Korban Bencana Kerap Ditumpuk: Masyarakat Cuman Bisa Lihat Tapi Gak Dibagi