Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritisi mekanisme penyaluran bantuan bagi korban bencana berupa uang tunai. Menurutnya, mekanisme pencarian bantuan uang tunai itu begitu rumit.
Hal tersebut disampaikan Jokowi langsung di depan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, jajaran kepala BPBD hingga kepala daerah dalam acara pembukaan Rakornas BNPB di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Jokowi cerita ketika dirinya meninjau kondisi pascabencana di NTB, Palu hingga Cianjur. Ia melihat sudah ada bantuan uang tunai yang siap disalurkan kepada korban bencana.
"Saya pernah pengalaman di NTB, di Palu, di Cianjur. Saya lihat uangnya ini ada," kata Jokowi.
Baca Juga: Sudah Terendus Megawati, Analis Sebut Jokowi Jadi Sosok 'Pembina' Koalisi KIB
Pihaknya juga langsung melaporkan kepada masyarakat perihal bantuan uang tunai tersebut. Pengumuman itu yang lantas membuat masyarakat menunggu kapan penyaluran bantuan uang tunai itu bakal terlaksana.
Akan tetapi, Jokowi menyebut kalau proses pencariannya begitu sulit.
"Masyarakat sudah nunggu-nunggu ternyata ruwetnya setengah mati, prosedur yang harus dilalui. Ada ini, ada ini," tuturnya.
Kepala Negara lantas mempertanyakan mengapa proses penyaluran bantuan uang tunai bagi korban bencana itu tidak bisa dilakukan sesederhana mungkin. Itu ia sampaikan mengingat statusnya kebencanaan.
"Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana. Karena dalam posisi kebencanaan, kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin seneng?," singgung Jokowi.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Dimakzulkan Malam Ini, Petaka Benar-Benar Menimpa Istana, Benarkah?
Jokowi lantas meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan penyaluran bantuan uang tunai secara sederhana sehingga tidak memusingkan masyarakat yang menjadi korban bencana.
Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar tetap ada kontrol ketat pada penyalurannya.
"Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang. Saya minta pak Suharyanto juga kepala BPBD di daerah semua sederhanakan. Regulasinya pak gubernur, pak wali, pak bupati, sederhanakan. Dalam posisi kebencanaan kecepatan itu dibutuhkan."
