Infografis
Suara.com - Isu reshuffle kabinet sudah berbulan-bulan menggema, panas dingin namun tak juga ada endingnya. Nah, kali ini Presiden Jokowi diyakini bakal benar-benar merombak kabinetnya dalam waktu dekat, bahkan sebelum Ramadan yang jatuh akhir Maret 2023 ini.
Keyakinan akan adanya reshuffle kabinet itu dikatakan Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle, dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif dalam diskusi hybrid di Jakarta sebagaimana dilansir Warta Ekonomi (media partner Suara.com), Rabu (1/3/2023).
Menurut dia, dalam persoalan perhitungan tanggal, Rabu Pon akan menjadi salah satu momentum yang berpotensi dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan kocok ulang kabinetnya.
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Sasar Menteri NasDem, Yang Mundur Malah Zainudin Amali Dari Golkar
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di 12," katanya.
Apakah reshuffle akan dilakukan di bulan Maret ini atau justru di bulan selanjutnya? Arif tidak bisa memastikan. Sebab, persoalan reshuffle adalah kewenangan penuh Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Namun, kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," katanya.
Lebih lanjut, Arif menyebut bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan 2 (dua) pendekatan pertimbangan untuk melakukan reshuffle, yakni pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja. Dipaparkan Arif, dalam pertimbangan politik tentu persoalan konsolidasi pemerintahan menjadi perhatian yang sangat penting.
"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program Pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," terangnya.
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya. "Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," tutur Arif.
Apalagi, program strategis nasional juga menjadi pertimbangan penting Kepala Negara untuk mengukur performa menteri-menterinya.
"Juga bagaimana menjaga momentum soal pembangunan yang sudah ditentukan Pak Jokowi termasuk beberapa program priorotas nasional termasuk IKN," kata Arif.
Oleh sebab itu, ia memandang bahwa siapa pun menteri yang dianggap dalam segi politik kurang menguntungkan, serta memiliki kinerja yang tidak terlalu baik untuk mencapai target-target nasional yang sudah dicanangkan, potensi untuk digeser akan lebih besar.
"Pertimbangan politik dan pertimbangan kinerja menteri-menteri itu menjadi pertimbangan Presiden, (karena) memang menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan reshuffle," imbuh dia.
