Infografis
Suara.com - Peneliti Pusat Antikorupsi (PUKAT) UGM, Zaenur Rahman membongkar praktik pegawai pajak 'nakal' di Kementerian Keuangan yang melakukan tindakan pidana korupsi tidak serta mengambil uang dari pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Menurutnya, modus yang dilakukan yakni dengan memanfaatkan celah para pengemplang pajak.
"Jadi bukan mengambil pajak yang sudah disetor, bukan. Tetapi mainnya bermain mata dengan wajib pajak," kata Zaenur dihubungi Suara.com, Selasa (28/1/2023).
Dia menjelaskan, orang yang mengemplang pajak menjadi celah bagi para pegawai pajak yang nakal. Mereka menjadikannya peluang untuk mengambil keuntungan dari penyalahgunaan wewenangnya.
"Ilustrasinya begini, misalnya wajib pajak harus bayar Rp10 miliar, cukup bayar Rp5 miliar. Tetapi kemudian memberi suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, jumlahnya Rp 2,5 miliar," jelas Zaenur.
"Artinya sama-sama pihak pelaku ini untung Rp2,5 miliar. Artinya total cukup bayar Rp7,5 miliar, Rp 2,5 miliar dalam bentuk suap, itu tuh modus-modusnya seperti itu," sambungnya.
Senada dengan Zaenur, Waki Ketua KPK Alexander Marwata juga menyebut, pegawai pajak nakal melakukan korupsi dengan memanfaatkan para wajib pajak yang tak taat.
"Simpelnya persoalan pajak itu karena wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, itulah yang mendorong pejabat pajak korupsi," ujarnya.
Kata dia, jika para wajib pajak taat menjalankan kewajibannya para pegawai nakal tidak akan memiliki celah untuk melakukan korupsi.
"Sebetulnya kalau wajib pajak membayar apa adanya, enggak ada ruang untuk negosiasi. Enggak ada ruang untuk korupsi di Ditjen Pajak," tegasnya.
Baca Juga: 5 'Kesaktian' Mario Dandy, Bawa Rubicon ke Kawasan Terlarang Bromo hingga Lewat Tol Tanpa Bayar
Diketahui, mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo kini menjadi sorotan karena memiliki kekayaan fantastis. Fakta itu terungkap setelah anaknya, Mario Dandy Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap remaja bernama David.
