Infografis
Suara.com - Founder perusahaan Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan permintaan maaf atas insiden pembakaran pesawat Susi Air Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) di Nduga, Papua Pegunungan.
Selain itu, Susi turut meminta maaf karena pilot pesawat Susi Air Kapten Philips Max Marthins yang disandera TPNPB-OPM dalam insiden itu terhitung sudah 22 hari sejak Selasa (7/2/2023) tak kunjung ditemukan.
"Saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin meminta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu," kata Susi di SA Residence, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2023).
Susi menuturkan, adanya kejadian itu membuat penerbangan Susi Air di kawasan Papua menurun hingga 70 persen.
Baca Juga: Lokasi Sandera Berpindah-pindah, Terakhir OPM Minta Senjata untuk Dibarter dengan Pilot Susi Air
"Karena 70 persen dari penerbangan, porter kita sudah, akhirnya jadi berhenti sekarang," katanya.
Baginya, insiden pembakaran tersebut merupakan sebuah kejutan. Dalam hal ini, Susi menilai aksi TPNPB-OPM menyandera Kapten Philip merupakan sebuah aksi yang patut dikecam.
"Dengan segala kehati-hatian apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise. Dan saya sangat prihatin, tidak habis pikir, dan sekali lagi untuk saya pribadi statement saya apapun kita berjuang untukbkebebasan, kebaikan, tentu dengan kebaijan, bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain," tuturnya.
Lokasi Pilot Terlacak
Sebelumnya, operasi penyelamatan pilot maskapai Susi Air, Kapten Philips Max Marthin yang disandera Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua, memasuki babak baru.
Baca Juga: KKB Pimpinan Egianus Kogoya Mau Bebaskan Pilot Susi Air, Syaratnya Barter dengan Senjata dan Amunisi
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan aparat TNI dan Polri telah mengetahui titik koordinat keberadaan Philips.
Namun aparat masih belum bisa melakukan operasi militer pembebasan karena pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam upaya pembebasan warga negaranya.
Karena itulah, menurut Mahfud, upaya penyelamatan Kapten Philips Mark Methrtens tidak bisa dilakukan dengan menggelar operasi militer.
"Saya sudah tahu loh tempatnya (Kapten Philips), koordinat berapa seperti itu," ujar Mahfud pada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
"Kamu (KKB) sudah kita kepung sekarang, tapi begitu kita mau bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. (Mereka) memohon tidak ada tindak kekerasan (dalam menyelamatkan Kapten Philips)," lanjutnya.
