Infografis
Satu contoh paling konkrit adalah Rafael Alun Trisambodo. Menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Selatan II atau pejabat eselon III, Rafael Alun punya kekayaan melebihi Presiden Jokowi di angka Rp56 miliar.
Harta Rafael yang tercatat di dalam LHKPN itu belum termasuk mobil mewah Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang belakangan potretnya sliweran di media sosial.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan masih ada aset lain yang dimiliki oleh Rafael namun tidak dilaporkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan internal Kemenkeu masih sangat lemah.
Pengamat kebijakan publik dan ekonomi dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat beranggapan, terungkapnya harta kekayaan pejabat pajak yang diduga tidak taat pajak ini secara tidak langsung menunjukkan pengawasan internal Kemenkeu tidak maksimal.
"Ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Salah satunya, kenapa baru ketahuan harta kekayaan pejabat pajak setelah ada kasus seperti ini. Artinya kan pengawasan di inspektorat jenderal pengawasan pajak atau pengawas internal Kemenkeu terutama di perpajakan tidak berjalan,” kata dia pada Sabtu (25/2/2023) lalu.
Pemerintah, kata dia, wajib menjelaskan kepada publik berkaian dengan kekayaan para pejabat. Terutama, mereka yang mengelola uang pajak.
“Bisa jadi ini fenomena gunung es, hanya satu yang terlihat, tetapi sebetulnya banyak yang belum terungkap," sambung dia.
Menurutnya, apa yang disampaikan Sri Mulyani sebelumnya, belum cukup untuk menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat dalam kasus ini.
“Kenapa sampai pelat nomor (mobil Robicon) salah, tidak lapor pajak, tidak dafar pajak, ini kan luar biasa. Apalagi juga tidak ada di LHKPN. Ini sama saja Kemenkeu sedang ditelanjangi oleh perilaku seperti ini dan publik masih meyakini banyak kasus yang seperti ini," ujar dia.
Ketegasan Kemenkeu sebagai induk dari institusi pajak sangat dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih. Caranya, dengan mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan para pegawai pajak.
