Gunung Es Rekening Gendut Pegawai Pajak

M Nurhadi Suara.Com
Selasa, 28 Februari 2023 | 19:01 WIB
Gunung Es Rekening Gendut Pegawai Pajak
Rafael Alun Trisambodo [Suara.com/Ema]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pendapatan para pejabat pajak serta gaya hidup mereka bersama keluarganya semakin disorot publik. Berawal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, anak Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo. Kini, kekayaan dan pendapatan para petinggi di kantor pajak itu seakan dikuliti oleh publik.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima, gaya hidup mewah para pejabat secara tidak langsung menyakiti perasaan masyarakat. Pasalnya, pejabat-pejabat tersebut adalah orang yang dipercaya sebagai pengelola uang yang ditarik dari kantong rakyat melalui pajak.

"Bisa dibayangkan ada ketimpangan yang lebar antara orang kaya dan miskin. Banyak anak muda menganggur, sementara keluarga pejabat hidup foya-foya, itu tentu memantik amarah masyarakat sebagai wajib pajak," kata Bhima kepada Suara.com, Minggu (26/2/2023).

Kesempatan ini seharusnya jadi evaluasi bagi pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Bhima menegaskan, para pejabat, terutama dengan kekayaan yang mencurigakan harus benar-benar diawasi dan diminta patuh dalam melaporkan kekayaan mereka (LHKPN).

Terutama para pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris dengan peningkatan kekayaan drastis dan tidak masuk akal.

Pemerintah harus blak-blakan mengungkap data mereka secara pasti. Hal ini semata-mata demi mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat yang sudah runtuh akibat tindak-tanduk para petinggi pajak yang sangat amat mengecewakan.

Para pejabat tersebut menerima gaji yang tidak sedikit. Sumber dana gaji mereka tidak lain berasal dari uang pajak. Sehingga, sudah semestinya rakyat sebagai pembayar pajak mengetahui untuk apa saja uang yang mereka bayarkan.

"Jangan sampai pejabat hidup di atas penderitaan pembayar pajak. Reformasi birokrasi harus tuntas dengan perbaikan tata kelola dan sanksi bagi pejabat yang menyimpang," ujar dia.

Pengawasan Lemah

Lemahnya pengawasan di internal Kementerian Keuangan, tidak terkecuali Dirjen Pajak juga diklaim sebagai salah satu faktor yang melanggengkan para pejabat bisa menikmati kemewahan dari kekayaan mereka yang tidak masuk akal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI