Infografis
Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyebut seharusnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkonsultasi dulu dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebelum penerapan kebijakan jam masuk sekolah setara SMA di wilayahnya pada pukul 05.00 WITA.
"Gini, kewenangan menyangkut soal level sekolah SMP dan SMK memang di Gubernur, ada di pemerintah provinsi. Saya kira tepatnya dikonsulatasikan ke Kemendikbud," kata Huda kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
"Apakah perubahan jadwal masuk sekolah jam 5 itu secara psikologis secara sosiologis itu tepat nggak sih, kira-kira begitu," sambungnya.
Ia mengatakan, kebijakan meminta anak sekolah untuk masuk pada jam 5 pagi tersebut memang perlu ada kajian terlebih dahulu sebelum diterapkan.
"Itu saya kira perlu dan analisis objektif, itu saya kira nanti bisa dipegang semua pihak," ungkapnya.
Meski demikian, ia menyebut DPR RI khususnya Komisi X tidak akan turun langsung atasi persoalan tersebut. Ia justru meminta Kemendikbudristek untuk turun langsung memberikan respons atas kebijakan tersebut.
"Saya kira konteksnya Kemendikbud perlu merespons memastikan apakah memajukan jam masuk sekolah itu standar nggak sih. Kalau saya di awal bilang saya tidak setuju," tuturnya.
"Saya kira jam 7 itu sudah ideal. kita kalau mau menambah tinggal ditambah jam pulangnya diperpanjang. Kedua kalau kontkesnya ada ingin pembaharuan kualitas lulusan dan seterusnya saya kira caranya tidak begitu," sambungnya.
Masuk Jam 5 Pagi
Baca Juga: Viral! Pelajar SMA dan SMK di NTT Diwajibkan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi
Sebelumnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan agar jam masuk sekolah setara SMA pada pukul 05.00 WITA. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat para guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.
