Suara.com - Sekitar 5 ribu buruh dari berbagai elemen bakal menggeruduk Gedung DPR RI, pada Selasa (28/2/2023) siang. Selain buruh, kelompok tani hingga mahasiswa ikut turun gunung untuk mendukung aksi ini.
"Yang datang 5 ribu buruh, tani, dan mahasiswa," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, saat dikonfirmasi awak media, Selasa.
Dewi menyebut, dalam aksi kali ini, pihaknya melakukan penolakan tentang Undang-undang Cipta Kerja. Meski demikian, Dewi belum menyampaikan mendetail soal tuntutannya.
Sementara, aksi yang diagendakan pada pukul 11.00 WIB, namun pantauan Suara.com, hingga pukul 12.20 WIB, rombongan buruh dan mahasiswa belum terlihat di depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, ribuan personel gabungan telah disiagakan dalam mengawal jalannya aksi demonstrasi Undang-undang Cipta Kerja, di depan Gedung DPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Tronoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan personel tersebut terdiri dari Satgasda, anggota Reserse, dan perbantuan dari Mabes Polri, TNI, dan Pemda.
"Satgasda 2.437 personel, Reskrim 345 personel, dan perbantuan dari TNI dan Pemda ada 816 personel. Total ada 3.598 personel," kata Trunoyudo, saat dikonfirmasi Selasa.
Trunoyudo mengatakan pengamanan bakal dilakukan di sekitaran Gedung DPR RI. Hal ini untuk membuat jalannya demonstrasi berjalan tertib serta tidak disusupi oleh oknum sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, beredar aksi seruan demontrasi yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Baca Juga: INACA Bekerja Sama dengan Airbus Mengadakan Seminar dan Demonstrasi Terkait UPRT
"Merespon situasi di atas, kami dari gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia yang terdiri dari ratusan organisasi buruh, petani, mahasiswa, perempuan dan rakyat akan melakukan aksi pendudukan Gedung DPR RI hingga Pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja,” tulis undangan seruan aksi tersebut.
Demontrasi sendiri direncanakan bakal digelar di depan Gedung DPR RI, pada Selasa, pada pukul 11.00 WIB hingga selesai.