Suara.com - Front Perjuangan Pemuda Indonesia atau FPPI menyatakan komitmen mereka terhadap peran pemuda dalam menghadapi polarisasi politik serta pengawalan terhadap kedaulatan rakyat.
Komitmen itu dipertegas dalam Kongres ke-VII, seriring terpilihnya Sri Wijaya menjadi Pimpinan Nasional FPPO periode 2023-2026.
Sari mengatakan sebagai organisasi yang berasal dari simpul-simpul gerakan mahasiswa dan pemuda, FPPI senantiasa berupaya mempelopori gerakan masyarakat yang haknya terpinggirkan.
“Dulu, kawan-kawan bergerak melawan kezaliman Orde Baru, pemerintahan yang represif. Kini, komitmen itu tetap sama, yakni terus melakukan perubahan Indonesia yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan,” kata Sari dalam keterangannya, Senin (27/2/2023).
Tetapi di lain sisi, Sari menyadari bahwa tantangan zaman telah berubah. Ia menyampaikan ada banyak isu dan tantangan lain, baik secara internal maupun eksternal.
"Eranya tidak serepresif dulu, tetapi ada banyak problem kebangsaan yang belum tuntas, mulai dari isu konflik lahan, nasib petani, buruh, isu toleransi, hingga yang strategis seperti pendidikan masih menemukan banyak problem,” kata Sari.
Sari lantas menyoroti masa depan Indonesia di tengah era globalisasi dan terkonsentrasinya kapital serta persaingan geopolitik antarnegara maju yang selalu mengorbankan posisi negara berkembang, seperti Indonesia.
“Konsekuensi nyatanya banyak dihadapi masyarakat kita, di daerah semakin banyak korban tambang. Di kota-kota angka pengangguran semakin meningkat di tengah penetrasi digital tanpa bekal memadai,” kata Sari.
Segala permasalahan yang diuraikan Sari itu yang juga dirangkum di dalam Kongres ke-VII. Sari berujar tema kongres, yakni “Meneguhkan Identitas Pemuda dalam Bingkai Nasional Demokrasi Kerakyatan", memang sengaja diusung.
Baca Juga: Jokowi Sepakat Menteri Rangkap Jabatan, Dianggap Bangkitkan Kembali Orde Baru
"Karena kita punya tujuan bersama soal negara ini. Apalagi ke depan pada 2024, Indonesia akan menyongsong Pemilu. Kita mau mendorong kawan-kawan di gerakan juga punya ruang politik," kata Sari.