Peneliti Minta Pemerintah Kaji Kembali Soal Bonus Demografi, Ini Alasannya

Kamis, 23 Februari 2023 | 08:50 WIB
Peneliti Minta Pemerintah Kaji Kembali Soal Bonus Demografi, Ini Alasannya
ILUSTRASI: Pekerja melintas saat jam pulang kerja di Kawasan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia merespon pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyebut jika Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi, maka perekonomian nasional akan tumbuh dengan pesat dan sebaliknya.

Dewi menilai, pemerintah perlu mengkaji kembali soal pertumbuhan demografi Indonesia. Hal menurutnya karena tantangan ke depannya yang semakin sulit.

Dia menyebut kualitas hidup manusia akan semakin rendah di masa mendatang, bersamaan dengan persaingan untuk mendapatkan sumber akses kesejahteraan.

"Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya harus memastikan ketersediaan akses kesejahteraan serta sumber-sumber produktivitas yang dapat diakses semua pihak dan dapat diraih pada masa mendatang," kata Dewi lewat keterangan terulisnya, Rabu (22/1/2023) kemarin.

Baca Juga: Gelar Upgrading dan Raker, Ketum GADA AMS: Kita Jawab Tantangan Bonus Demografi

Hal itu menjadi penting, karena semakin bertambah jumlah penduduk suatu wilayah, maka akan mempersempit lahan produksi yang dapat dimanfaatkan.

"Ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk baik antara angka kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk menimbulkan permasalahan yang rumit,” ujarnya.

Dewi mengemukan permasalahan berbagai bentu akan dihadapi, di antaranya pemukiman yang tidak layak, gizi buruk karena sumber pangan yang terbatas, pendidikan yang rendah, kesehatan yang memburuk, serta meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas akibat ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

"Meningkatnya jumlah angka penduduk usia produktif tentunya menjadi modal ekonomi berbasis ketenagakerjaan (man power). Namun, ketersediaan jumlah SDM yang tinggi tidak dapat menjamin kualitas keterampilan mereka untuk siap pakai," tuturnya.

"Untuk itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu menyediakan fasilitas kesehatan dan program peningkatan kapasitas yang memadai, serta lapangan kerja demi tumbuh kembangnya generasi bangsa, sekaligus memberikan pendidikan publik tentang demografi, kesehatan masyarakat, pembangunan, maupun dampak terhadap lingkungan,” imbuh dia.

Baca Juga: Pelatihan Vokasi Difokuskan Untuk Memanfaatkan Bonus Demografi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI