Infografis
Suara.com - Operasi penyelamatan pilot maskapai Susi Air, Kapten Philips Marthen yang disandera Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua, memasuki babak baru.
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan aparat TNI dan Polri telah mengetahui titik koordinat keberadaan Philips.
Namun aparat masih belum bisa melakukan operasi militer pembebasan karena pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam upaya pembebasan warga negaranya.
Karena itulah, menurut Mahfud, upaya penyelamatan Kapten Philips Mark Methrtens tidak bisa dilakukan dengan menggelar operasi militer.
Baca Juga: Samakan TPNPB-OPM dengan Preman, Panglima TNI: Kalau Kehabisan Duit, Bakar-bakar Teror Masyarakat
"Saya sudah tahu loh tempatnya (Kapten Philips), koordinat berapa seperti itu," ujar Mahfud pada awak media di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
"Kamu (KKB) sudah kita kepung sekarang, tapi begitu kita mau bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. (Mereka) memohon tidak ada tindak kekerasan (dalam menyelamatkan Kapten Philips)," lanjutnya.
Mahfud melanjutkan, pemerintah Selandia Baru memprioritaskan keselamatan Philips. Dan jika sampai terjadi kekerasan, menurut mereka, masalah ini bisa menjadi urusan internasional.
Karena itulah, Mahfud menyatakan pemerintah memahami alasan Selandia baru itu. Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia juga enggan masalah ini menjadi urusan Internasional.
Hal senada juga diungkapkan oleh panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Menurut dia, operasi penyelamatan pilot maskapai Susi Air, Kapten Philips Mark Marthen harus dilakukan dengan cara persuasif, tidak bisa dengan operasi militer.
Yudo menjelaskan bahwa hingga kini, upaya pembebasan Philip terus dilakukan dengan cara negosiasi yang melibatkan tokoh agama, serta tokoh masyarakat Papua.
Panglima TNI juga menegaskan, seiring dengan upaya persuasif itu, TNI tidak melakukan penambahan pasukan di papua terkait peristiwa penyanderaan itu.
Ia juga meminta agar masalah Papua ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena akan membuat KKB semakin besar kepala. Di samping itu, Panglima TNI juga yakin kalau orang-orang yang tergabung dalam KKB tentu menginginkan perdamaian.
"Jadi, ini (KKB) sebagian kecil jangan dianggap ini kelompok besar. Itu terlalu dibesar-besarkan kadang-kadang, ini kelompok kecil," jelas Yudo.
Tak hanya itu, Yudo juga menyebut KKB ibarat premanisme yang hanya beraksi untuk menekan masyarakat, seolah tengah meminta uang.
"Ini (KKB) kayak premanisme hanya meminta dan menekan masyarakat, meminta uang dan setelah itu kembali lagi. Setelah kehabisan (bekal) naik lagi. Ganggu lagi, bakar-bakar lagi, nekan-nekan lagi, begitu terus. Menurut saya jangan dibesar-besarkan," tandasnya.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
