Infografis
Pj Gubernur DKI Heru Budi sebelumnya mengklaim bakal mengebut pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Pada tahun ini, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran sungai.
Proyek ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi, pengerjaan program pencegah banjir di Jakarta ini sempat mandek beberapa tahun lalu.
Dalam pengerjaan normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan untuk melakukan pembebasan lahan. Sementara, konstruksi untuk pemasangan beton dan pengembalian dalam serta lebar sungai ke bentuk aslinya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito mengatakan untuk tahun 2023 ini pihaknya melakukan pembebasan lahan di empat Kelurahan. Di antaranya adalah Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.
"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," ujar Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Usai melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membangun sheet pile atau tanggul dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer. Dana untuk pembebasan lahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.
Untuk tahun 2024, Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Lokasinya berada di Kelurahan Manggarai sepanjang 1,5 kilometer; Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer; dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.
Baca Juga: Popularitas Prabowo Salip Anies, Ganjar Terdepak dari Tiga Besar Gegara Nama Ini
Namun, untuk pembebasan lahan di tahun 2024 pihaknya belum memperhitungkan luas bidang lahan yang akan dibebaskan beserta anggarannya.
