Pastikan PSSI Tak Dijadikan Kendaraan Politik 2024, DPR Pantau Kinerja Erick Thohir Day to Day

Selasa, 21 Februari 2023 | 02:30 WIB
Pastikan PSSI Tak Dijadikan Kendaraan Politik 2024, DPR Pantau Kinerja Erick Thohir Day to Day
Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang baru (Instagram/@pssi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi X DPR RI bakal ikut memantau kinerja Erick Thohir dalam memimpin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pemantauan itu diperlukan guna memastikan Erick tidak menjadikan jabatannya untuk kendaraan politik menuju Pilpres 2024.

Huda mengatakan salah satu cara untuk melihat Erick terjebak dan menggunakan PSSI untuk kepentingan politik jangka pendek atau tidak ialah melihat kienrjanya dari waktu ke waktu.

"Ya kita lihat day to day, apakah kebijakannya berbasis kepada transformasi pembaharuan pengelolaan sepakbola kita atau tidak. Ukurannya itu menurut saya," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Menjadi pemantauan juga, apakah kinerja Erick ke depan akan sama dengan para pendahulunya di kursi Ketum PSSI atau justru berbeda.

"Dan kita lihat ke depan, apakah langkah-langkahnya masih seperti yang dulu-dulu, pendahulunya Mas Erick Thohir atau ada lompatan-lompatan atau terobosan-terobosan baru. Kita lihat saja," kata Huda.

PSSI Jadi Kendaraan Politik 2024

Sebelumnya Huda menyerukan Erick Thohir untuk tidak menjadikan jabatan Ketua Umum PSSI menjadi kendaraan politik menuju Pilpres 2024. Bila itu terjadi, tentu akan memberikan dampak besar kepada dunia sepakola tanah air

Pasalnya, kursi ketum PSSI hanya sekadar menjadi batu loncatan untuk menggapai kepentingan politik jangka pendek.

"Saya menyeru dan saya memberikan imbauan moral kepada Mas Erick Thohir, saya berharap sekali PSSI jangan terjebak jangka pendek, terutama kepada konteks kepentingan politik jangka pendek," kata Huda.

Baca Juga: Thomas Doll Dukung PSSI Berantas Mafia Bola

Huda mengatakan terlalu mahal harga yang harus dibayarkan apabila PSSI hanya digunakan untuk kepeningan politik jangka pendek. Apalagi publik sudah lama menanti dan menunggu lama untuk perubahan di tubuh PSSI secara khusus, dan umumnya untuk sepakbola di Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI