Infografis
Menurut Johan, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Meski begitu, Johan mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Puan Maharani.
“Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan
Meski bertujuan untuk mendukung Puan Maharani meraih kursi kepresidenan di Pilpres 2024 mendatang, ternyata pembentukan Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Minggu (23/10/2022).
Karena tak sesuai dengan AD/ART partai, maka menurut Hasto, perlu dilakukan pendisiplinan terhadap pihak-pihak yang terkait.
"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.
Sejumlah Kader PDIP Disanksi
Ternyata inisiatif Johan Budi membentuk Dewan Kolonel untuk mengawal Puanmaharani hingga ke kursi presiden, berbuah pahit.
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Ia dan sejumlah kader PDIP lainnya yang ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel malah dijatuhi sanksi peringatan keras dari DPP PDI Perjuangan.
