Infografis
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Lantas seperti apa sepak terjang Dewan Kolonel? Berikut ulasan faktanya.
Johan Budi jadi Inisiator
Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.
Ia mengatakan, Dewan Kolonel berisikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang merupakan loyalis Puan maharani.
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Adapun tujuan dari dibentuknya Dewan Kolonel, lanjut Johan, adalah untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan, menuju Pilpres 2024 mendatang.
