Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tidak ada lagi Dewan Kolonel, suatu perkumpulan yang sebelumnya dibuat sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung pancalonan Puan Maharani sebagai presiden 2024.
Kendati sudah tidak ada, Masinton mengakui, pihaknya masih kerap kumpul-kumpul.
"Oh enggak ada itu (Dewan Kolonel). Ya kalau kami kan kumpul-kumpul karena akar PDI Perjuangan ini guyub, jadi kami selalu guyub baik di fraksi maupun di partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Kekinian perkumpulan sejumlah kader PDIP itu tidak lagi membawa-bawa nama Dewan Kolonel. Terbaru, Masinton mengatakan pihaknya memberi istilah fans club Puan atau penggemar Puan.
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
"Ya kami kan fans club-nya Mbak Puan," kata Masinton.
Tetapi fans club Puan itu ditegaskan Masinton bukan untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Mereka memahami urusan pencalonan sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masinton berujar pihaknya patuh dan tegak lurus arahan Megawati.
"Ya sebagai komunitas ya kami menggeliat terus ketika ibu putuskan siapapun kami akan tegak lurus karena kan komitmen dan loyalitas kami ke partai. Ketika pimpinan partai putusan A atau B kami ikut," ujarnya.
Adapun Masinton menjelaskan kegiatan yang dilakukan perkumpulan penggemar Puan. Salah satunya ialah mendukung tugas-tugas Puan selaku Ketua DPR RI.
"Kami? Ya banyak hal lah ya, terutama men-support tugas-tugas beliau sebagai Ketua DPR RI. Kami kan anggota Fraksi PDIP di DPR RI makanya ya tadi di-aupport itu
Sementara itu terkait pencalonan presiden dari PDIP, Masinton menegaskan mereka ikut dan patuh keputusan Megawati, sekalipun fans club Puan memiliki preferensi.
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Lantas seperti apa sepak terjang Dewan Kolonel? Berikut ulasan faktanya.
Johan Budi jadi Inisiator
Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.
Ia mengatakan, Dewan Kolonel berisikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI yang merupakan loyalis Puan maharani.
Adapun tujuan dari dibentuknya Dewan Kolonel, lanjut Johan, adalah untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan, menuju Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Johan, Dewan Kolonel tidak terkait dengan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Meski begitu, Johan mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Puan Maharani.
“Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (20/9).
Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan AD/ART PDI Perjuangan
Meski bertujuan untuk mendukung Puan Maharani meraih kursi kepresidenan di Pilpres 2024 mendatang, ternyata pembentukan Dewan Kolonel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Minggu (23/10/2022).
Karena tak sesuai dengan AD/ART partai, maka menurut Hasto, perlu dilakukan pendisiplinan terhadap pihak-pihak yang terkait.
"Partai menegaskan disiplin partai dan semua terkait capres cawapres, arahan Bu Ketua Umum jelas, semua kader harus memiliki kesadaran revolusioner. Jangan grusak grusuk, sabar dan pasti pada waktu yang tepat. Momentum sesuai suasana kebatinan rakyat. Ibu Mega akan umumkan capres cawapres," kata Hasto.
Sejumlah Kader PDIP Disanksi
Ternyata inisiatif Johan Budi membentuk Dewan Kolonel untuk mengawal Puanmaharani hingga ke kursi presiden, berbuah pahit.
Ia dan sejumlah kader PDIP lainnya yang ikut terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel malah dijatuhi sanksi peringatan keras dari DPP PDI Perjuangan.
Penjatuhan sanksi tersebut dibenarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Bahkan menurut dia, surat peringatan tersebut telah dikeluarkan sejak awal Oktober 2022 silam.
"Itu (surat peringatan diterbitkan) sejak tanggal 5 Oktober itu," kata Komarudin kepada wartawan Jumat (21/20/2022).
Meski begitu, lanjut Komarudin, tidak semua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang mendapat sanksi tegiran.
Bingung Kena Sanksi PDIP
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi, yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel adalah salah satu orang yang dikenakan sanksi peringatan keras.
Namun mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengaku bingung dengan sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya.
“Pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Puan Angkat Bicara
Ketua DPR RI Puan Maharani yang digadang-gadang untuk jadi calon presiden oleh Dewan Kolonel akhirnya angkat bicaramengenai penjatuhan sanksi tersebut.
Menurut Puan, polemik mengenai Dewan Kolonel di internal partainya sudah selesai. Ketika ditemui di kompleks parlemen, Selasa (1/11/2022), Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai Dewan Kolonel.
![Puan Maharani diangkat sebagai warga kehormatan korps Marinir TNI AL. [Instagram/puanmaharaniri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/24/40291-puan-maharani.jpg)
Menurut dia, pasca pemberian sanksi keras, internal partainya tetap soid. Ia menyebut riak yang muncul akibat Dewan Kolonel merupakan bagian dari internal partai.
"PDIP solid, enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan.
Puan Lolos Kena Sanksi
Meski menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel, DPP PDI Perjuangan memberikan sinyal tidakakan turut menjatuhkan sanksi untuk Puan Maharani.
Tak ada rencana untuk memanggil Puan agar mengklarifikasi pembentukan Dewan Kolonel. Padahal penggagas Dewan Kolonel mengaku telah mendapatkan persetujuan dari Puan mengenai pembentukan tim tersebut.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Puan tidak akan dipanggil karena dinilai tidak terlibat dalam Dewan Kolonel
"Terkait mbak Puan, mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses (Dewan Kolonel) itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
